Jakarta, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan rapat persiapan pembuatan Jurnal Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Edisi I tahun 2023, Kamis (6/4/2023).

Kepala Bagian Pengawasan dan Humas Afifuddin menyampaikan maksud diselenggarakan nya rapat ini untuk persiapan terkait teknis pembuatan Jurnal edisi I tahun 2023.

Mahyudin selaku Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi DKI Jakarta mendukung upaya-upaya dalam meningkatkan literasi kepemiluan salah satunya dengan menjadikan Jurnal Bawaslu DKI Jakarta terakreditasi nasional.

 

 

Jakarta, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan Rapat teknis pengelolaan e-PPID Terintegrasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, Rabu (5/4/2023).

Rapat teknis yang dilaksanakan secara daring ini dibuka langsung oleh Dr. Sitti Rakhman Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Koordinator Divisi Humas, Data dan Informasi.

 

 

 

Jakarta - Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menggelar Roadshow Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif di kantor Sekretariat Nasional Jaringan (JPPR). Selasa (4/4/2023). 

Kegiatan dihadiri oleh Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Munandar Nugraha, Kepala Bagian Pengawasan dan Humas Afifuddin beserta jajaran staf dan kunjungan ini diterima oleh Koordinator Nasional JPPR, Nurlia Dian Paramita.

 

 

Jakarta - Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menggelar sidang ajudikasi dengan pemohon Jamson Frans Gultom (Bakal Calon DPD RI) dan termohon KPU DKI Jakarta. Senin (3/4/2023).

Agenda sidang adalah pembacaan permohonan sengketa dari Pemohon (Jamson Frans Gultom) dan jawaban dari Termohon( KPU Provinsi DKI Jakarta) serta pemeriksaan alat bukti Pemohon. Sidang dilanjutkan hari Selasa (4/4/2023) dengan agenda lanjutan pemeriksaan alat bukti Termohon dan mendengarkan keterangan saksi dari Pemohon dan Termohon.

 

 

 

Jakarta - Dr. Sitti Rakhman memimpin rapat humas bertempat di Kantor Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Senin (3/4/2023). 

Dihadiri Ketua Munandar Nugraha dan Kordiv Penyelesaian Sengketa Mahyudin. Dalam kesempatan ini Munandar mengapresiasi kerja-kerja yang sudah dilakukan humas selama ini dan tetap mengingatkan untuk menjauhkan ego sektoral, semua divisi harus saling support.

 

 

Jakarta, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Menerima 3 Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu terkait hasil verifikasi administrasi dukungan minimal pemilih perbaikan kedua Bakal Calon Anggota DPD Provinsi DKI Jakarta.

Dari 3 Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang dilaksanakan dari 30-31 Maret 2023, 2 diantaranya dapat diselesaikan melalui mediasi dengan tercapainya kesepakatan serta putusan kesepakatan para pihak telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, terdiri dari:

 

 

Jakarta - Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menggelar Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif, Jumat (31/3/2023).

Menghadirkan narasumber Ahsanul Minan, Akademisi sekaligus Pakar Hukum Tata Negara. Minan menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat saat ini sangat powerful, terlebih peranan nya dalam menggiring opini publik di sosial media. “Kita harus mensiasati hal ini untuk mendapatkan proses dan hasil pemilu yang berkualitas”

File Pendukung: 

Rilis Media Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Temukan Adanya Kendala dan 1.538 Ketidaksesuaian Prosedur Dalam Coklit

 

Jakarta - Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat, Burhanuddin membuka kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif. Kamis (16/03/2023). 

Dalam sambutannya, Burhanuddin menyatakan, "Sudah terlihat di beberapa titik adanya potensi kerawanan pemilu saat tahapan coklit berlangsung, maka kegiatan ini kami harapkan dapat mengurangi kerawanan tersebut muncul dengan besarnya partisipasi dari masyarakat". 

 

Jakarta - Dr. Sitti Rakhman memimpin rapat pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Provinsi bertempat di Gedung Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Rabu (15/03/2023).

Mengundang narasumber dari Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta bidang Penyelesaian Sengketa, Agus Wijayanto Nugroho.

Beragendakan Penguatan PERKI 1 Tahun 2019 Tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan dan Penyerahan Laporan Informasi Publik Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022.