• banner
BERSAMA RAKYAT AWASI PEMILU, BERSAMA BAWASLU TEGAKKAN KEADILAN PEMILU

Jakarta, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta – Jumlah masyarakat yang mengakses website dan media sosial Bawaslu DKI Jakarta mengalami peningkatan pada triwulan ketiga Tahun 2020. Hal ini berarti masyarakat semakin tertarik untuk mengetahui lebih dekat dengan Bawaslu DKI. “Semakin banyak masyarakat yang mengakses website maupun media sosial kita (Bawaslu DKI Jakarta), maka akan semakin banyak pula masyarakat yang terpapar informasi mengenai Bawaslu dan Pengawasan Pemilu. Untuk itu kita harus bisa menyediakan website yang berkualitas.” ujar Siti Khofifah, Kordiv Humas dan Hubal Bawaslu DKI Jakarta dalam pembukaan kegiatan “Rakernis Pengelolaan Media/Website” di Hotel The Hive, Cawang, Jakarta Timur pada tanggal 22 Oktober 2020.

Meningkatnya antusiasme masyarakat dalam mengakses website dan media sosial Bawaslu DKI mengandung konsekuensi bahwa website harus dikelola secara baik agar menjadi wadah penyampai informasi yang berkualitas. Sulastio, Tenaga Ahli Bawaslu RI menyampaikan bahwa website yang berkualitas tidak hanya menampilkan berita kegiatan saja namun juga keberagaman dalam pengisian konten. Konten yang diminati oleh masyarakat, misalnya mengangkat nilai-nilai kemanusiaan Pengawas Pemilu. Kreativitas mereproduksi data menjadi sebuah konten dan juga mengolah informasi menjadi sebuah berita merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh tim humas dalam mengisi konten website maupun media sosial Bawaslu.

Selain itu juga dibutuhkan kehati-hatian dalam mengisi konten di website maupun media sosial lembaga, seperti yang diungkapkan oleh Muhammad Jufri, Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dalam sambutannya. “Kita (Bawaslu DKI) tidak boleh sembarangan mengupload foto ataupun meme dalam website atau medsos. Karena kita lembaga negara yang selalu diperhatikan oleh publik (masyarakat)”.

Pada kesempatan ini Kepala Bagian Pengawasan dan Humas Ari Susanto dalam penyampaiannya juga mengingatkan bahwa, pengelolaan Media/Website sangat penting sebagai upaya Lembaga dalam Keterbukaan Informasi Publik,agar masyarakat mengetahui kinerja lembaga sebagai bentuk keterbukaan informasi.

Kegiatan Rakernis ini dihadiri oleh jajaran kesekretariatan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Kordiv Humas serta staf pengelola website/media sosial Bawaslu Kabupaten/Kota se-DKI Jakarta. Kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik dan meningkatkan pemahaman tentang pengelolaan website dan media sosial yang berkualitas di Bawaslu Provinsi DKI Jakarta maupun Bawaslu Kabupaten/Kota se-DKI Jakarta.

Penulis: Putri Usmawati.

"Burhanuddin (tengah) berfoto bersama peserta SKPP Nasional perwakilan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta", Minggu (18/10/2020).

Jakarta, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta - Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Angkatan II, diikuti oleh 7 Provinsi dengan peserta 50 orang yang dilaksanakan selama 14 hari di Bogor telah selesai dilaksanakan, Minggu (18/10/2020).

Bawaslu Provinsi DKI Jakarta mengutus 6 orang yang merupakan perwakilan masing-masing Kabupaten/Kota. Diakhir kegiatan panitia mengumumkan peserta terbaik, nama Yoseph Aurelius Lado Keytimu yang merupakan utusan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta meraih peringkat kedua terbaik nasional menyisihkan 48 orang peserta lainnya, dan hanya kalah dari utusan Bawaslu D.I Yogyakarta yang menempati peringkat pertama.

Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Burhanuddin, yang hadir dilokasi penutupan SKPP Nasional menyampaikan rasa bangga, karena 6 utusan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta (Yoseph, Nada, Fitri, Marzan, Leo dan Helen) dinilai memiliki prestasi yang baik selama mengikuti kegiatan tersebut, baik dari segi keaktifan dalam forum, penguasaan terhadap materi dan kemampuan presentasi materi serta hal-hal lain yang menjadi penilaian panitia. Terbukti  sahabat Yoseph (Jakarta Pusat) berada diperingkat kedua terbaik SKPP Nasional Angkatan ke- 2 ini.

Editor: Bahrur Rosi/Humas Bawaslu Provinsi DKI Jakarta

"Burhan (tengah memakai batik) saat berdiskusi dan mendengarkan presentasi para peserta Sekolah Kader Pengawas Partisipatif, Sabtu (17/10/2020).

Jakarta, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta – Sebagai bentuk pemenuhan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) berupa pembentukan pusat pengawasan pemilu partisipatif, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) melaksanakan kegiatan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Angkatan III Gelombang I.
Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) merupakan salah satu bentuk cara Bawaslu untuk melibatkan peran serta masyarakat umum secara aktif dalam melakukan pengawasan pada setiap ajang pesta demokrasi baik ditingkat nasional maupun ditingkat lokal. Secara intens seluruh peserta Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) diberikan materi mengenai dunia kepemiluan khususnya materi mengenai pengawasan dalam setiap penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan seperti yang dilakukan oleh Bawaslu.

Setelah 14 (empat belas) hari hari seluruh peserta mengikuti Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP), mereka diminta untuk membuat karya tulis ilmiah yang dipresentasikan dihadapan anggota Bawaslu maupun Anggota Bawaslu Provinsi yang hadir. Pada acara presentasi karya tulis Ilmiah peserta Sekolah Kader Pengawas Partisipatif, hadir Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Burhanuddin di Hotel Chevilly Resort & Camp Bogor, Sabtu (17/10/2020).

Dihadapan Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta ini, para peserta mempresentasikan rencana aksi baik yang bersifat jangka pendek, jangka menengah, bahkan yang bersifat jangka panjang ketika nanti para peserta kembali ke tengah-tengah masyarakat. Ia bahkan memberikan apresiasi atas antusiasme dan keseriusan yang ditunjukan oleh seluruh peserta selama mengikuti kegiatan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP).

“saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para peserta SKPP yang telah mengikuti kegiatan ini secara serius dari awal hingga selesai” ujar Burhan.
Selain memberikan apresiasi, Burhan juga berharap dari kegiatan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) akan lahir kader-kader yang bisa terus mengkampanyekan dan menyebarkan seperti virus tentang betapa pentingnya keterlibatan setiap lapisan masyarakat dalam pengawasan partisipatif pada setiap ajang kontestasi pemilu dan pemilihan.
“setelah mengikuti kegiatan SKPP ini, seluruh peserta diharapkan bisa menjadi kader pengawasan dan menyebarkan virus pengawasan ditengah masyarakat agar bisa terlibat aktif dalam pengawasan pemilu khususnya di wilayah Provinsi DKI Jakarta” tegasnya.

Penulis: Bahrur Rosi/Humas Bawaslu Provinsi DKI Jakarta

Jakarta, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta - Dalam rangka persiapan Tahun Anggaran 2021, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan Rapat Kerja Penyusunan RKA K/L, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021, untuk memfinalisasi program kerja TA 2021 di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

"Dalam alokasi pagu anggaran 2021 Bawaslu Provinsi DKI Jakarta mengalami penurunan dibanding tahun 2020", Ungkap Muhammad Jufri, Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Jum'at (16/10/20).

Jufri menambahkan bahwa dalam kondisi tersebut diharapkan tidak menjadi kendala dalam melaksanakan tugas di tahun 2021.

"Penyusunan RKA K/L 2021 nantinya akan dilakukan review oleh Bawaslu RI", tambah beliau.

Tujuan diselenggarakannya rapat ini untuk menyusun alokasi anggaran dan menyusun perencanaan program kerja TA 2021. Rapat penyusunan anggaran tersebut, dihadiri Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian Bawaslu dan Staf Provinsi DKI Jakarta, serta Ketua dan Kepala Sekretriat Bawaslu Kabupaten/Kota.

Penulis: Luthfiyyah Ayu/Humas Bawaslu DKI

Jakarta, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta - Kita ketahui bersama ngopi atau meminum kopi adalah bukan hal asing untuk kita. Ngopi juga adalah sebenarnya juga  bahasa diplomasi  karena dengan ngopi-ngopi membicarakan yang sangat seriuspun tetap santai dan nyaman.

Kegiatan ini dibingkai dengan nama “Ngopi Ala Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi DKI Jakarta”  kini menjadi rumah baru untuk forum diskusi yang sifatnya serius dan sangat serius akan tetapi dengan nuansa santai dan tentunya mengedepankan (Volksgeist)  jiwa kebangsaan atau  Principles Of Law  asas-asa yang mengatur semua aspek kepemiluan yang ada di dalam satu system hukum, dengan tema yang diangkat adalah “Penegakkan Hukum Pemilihan dan Protokol Kesehatan pada Pilkada 2020”

Bawaslu, KPU dan DKPP tentu berangkat  semuanya  dari sebuah peraturan perundang-undangan atau hukum Positif bisa dikenal juga  dengan istilah The Spirit Of The People selaras dengan teori dalam bukunya Prof. Muhammad  ketua DKPP yang dikenal keadilan bermartabat sebagai jiwa bangsa. Sehingga pelaksanaan pilkada serentak di Tahun 2020 ini sangat berbeda dengan pilkada pertama kali ataupun pemilu pertama kali ditahun 1955. Sejatinya lemabaga penyelenggara Kepemiluan menjalankan sebuah undang-undang dan tidak boleh keluar dari norma hukum sehingga hal ini pula menjadikan pro dan kontra di tengah masayrakat dengan di adakannya pilkada di tengah badai pandemic Covid-19 di Indonesia.

“Berbicara kelembagaan berkaitan tugas dan wewenang yang diberikan Undang-undang tentu bawaslu melakukan naluri pengawasanya dengan stategi Pencegahan, Pengewasan dan Penindakan (cegah, awasi, tindak) dalam pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 juga disisi lain semua masyarakat sedang berupaya memotong penyebaran Virus Covid-19 yang sedang menjadi Pandemi di duania” ungkap Puadi Komisioner Bawaslu DKI Jakarta, Jumát (16/10/2020).

“Sudah menjadi perintah undang-undang maka bawaslu tidak mengurangi rasa (Volksgeist)  menjujung jiwa kebangsaan yang berintegritas walau pelaksanaan tugas ditengah wabah Virus Covid-19 yang sudah menyebar 34 provinsi . Barang siapa yang melanggar dan dilaporkan atau menjadi temuan pengawasan aktif maka dengan tugas wewenang itu akan tetap diproses sebagaimana undang-undang mengaturnya” . Imbuh Putra Betawi Puadi (16/10/2020).

Provinsi DKI Jakarta walau tidak ada pilkada akan tetapi ada beberapa daerahnya berbatasan langsung dengan kota dan kabupaten yang melaksanakan pemilihan serentak tahun 2020, sehingga ruang-ruang diskusi  menjadi satu cara bertukar informasi tentu saja berkaitan dengan pemilihan. Mungkin saja dengan batas yang tanpa pagar ini dimanfaatkan terjadinya pelanggaran pemilihan di luar wilayah kota dan kabupaten tersebut.

Diskusi Ngopi Ala Penangganan Pelanggaran ini mengundang Narasumber Bapak Sutarno sebagai Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Provinsi Jawa Barat, termasuk Provinsi yang sedang sibuk dalam Pemilihan serentak tahun 2020 dalam situasi Pandemi ini. Mengangkat tema Menegakkan Hukum Pemilihan dan Protokol Kesehatan pada Pilkada 2020 dalam diskusi ini menghadirkan juga Narasumber dari KPU Provinsi DKI Jakarta yaitu Bapak Muhaimin,S.H selaku Ketua Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan hal ini menjadi lebih lengkap lagi.

“Ruang diskusi Ngopi Ala Penangan Pelanggaran untuk kali pertama ini takan memiliki seri-seri berikutnya setidaknya dua minggu sekalidengan mengangkat tema kekinian” . Tutup Puadi penulis buku demokrasi, pemilu dan politik uang tersebut. (16/10/2020)

Penulis : Lilik RP

Survey Layanan Publik

Pengumuman