• banner
BERSAMA RAKYAT AWASI PEMILU, BERSAMA BAWASLU TEGAKKAN KEADILAN PEMILU

BUKU DIGITAL

Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Mengucapkan

  • Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Mengucapkan

"Siti Khofifah (Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta) saat memberikan arahan kepada peserta rapat akselerasi pembuatan website PPID Bawaslu Kabupaten/Kota di Kantor Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Rabu (1/7/2020)  

Jakarta, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta - dalam ruang demokrasi yang terus bergerak maju, keterbukaan informasi publik menjadi ruh nyata bagi akuntabilitas setiap lembaga negara. Keterbukaan informasi itu diwujudkan dengan dibentuknya PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi).
PPID berfungsi sebagai pengelola dan penyampai informasi dan dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan amanah UU 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan keberadaan PPID maka masyarakat yang ingin menyampaikan permohonan informasi lebih mudah dan tidak berbelit-belit karena dilayani lewat satu pintu.
Bawaslu Provinsi DKI Jakarta sebagai sebuah lembaga negara yang bertugas sebagai penyelenggara pemilu sudah mengaplikasikan amanah UU 14 Tahun 2018 dengan membentuk PPID dilingkungan Bawaslu Provinsi DKI dan Bawaslu Kab/Kota se-Provinsi DKI Jakarta. Namun untuk Bawaslu Kab/Kota PPID saat ini belum dimasukkan dalam website masing-masing seperti yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta.
Menurut Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Siti Khopipah Koordinator Divisi Humas dengan tersedianya rumah bagi PPID di website masing-masing Bawaslu Kab/Kota dapat mempermudah masyarakat yang ingin mendapatkan banyak informasi mengenai kinerja pengawasan sebagai bagian dari akuntabilitas lembaga pengawas pemilu.

"Keterbukaan informasi publik menjadi hal yg urgent dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat pada lembaga, transparansi dan juga akuntabilitas lembaga, oleh karena itu saya pikir perlu ada percepatan kesiapan sistem yg mendukung hal tersebut di Bawaslu Kabupaten/kota. Langkah awal yg dilakukan Bawaslu DKI Jakarta saat ini adalah dengan memberikan pendampingan dan pelatihan bagi Bawaslu Kabupaten/kota, harapannya dengan tersedianya "rumah" dalam hal ini website PPID, maka semakin memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi informasi, pun semakin meningkatkan keterbukaan informasi publik Bawaslu DKI" ujar Khofifah saat memberikan arahan kepada peserta Rapat Akselerasi Pembuatan PPID Bawaslu Kab/Kota, Rabu (1/7/2020).

Hal senada juga ini diungkap oleh Faradila Kepala Sub Bagian Humas dan Hubal Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Guna meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik di Bawaslu Kab/Kota dalam penyampaian informasi kepada masyarakat dengan memasukkan PPID di website masing-masing Bawaslu Kab/Kota, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta melaksanakan Rapat Kerja Akselerasi Pembuatan PPID Bawaslu Kab/Kota.
"rapat ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas penyampaian informasi publik dalam pelayanan informasi secara online kepada masyarakat" ungkap Faradila.
Kepada peserta rapat yang merupakan pengelola website masing-masing Kab/Kota, ia juga menambahkan agar Bawaslu Kab/Kota se-Provinsi DKI Jakarta bisa mencontoh tampilan PPID pada website Bawaslu Provinsi DKI Jakarta untuk diadopsi di masing-masing website Bawaslu Kab/Kota.
"PPID Bawaslu Provinsi DKI Jakarta bisa menjadi contoh bagi PPID Bawaslu Kab/Kota untuk di webite masing-masing" tambah Faradila.

Penulis: Bahrur Rosi/Humas Bawaslu Provinsi DKI Jakarta

 

 

Jakarta, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta - Burhanuddin Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Koordinator Divisi Pengawasan mengingatkan Kegiatan Riset Evaluasi Pilkada Serentak untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 yang saat ini tengah digarap harus menunjukkan progres yang baik dan sesuai dengan target yang sudah ditentukan.

"saat ini proposal riset evaluasi pilkada serentak tahun 2017 baik yang disusun oleh Bawaslu Provinsi maupun oleh Bawaslu Kab/Kota sudah dikoreksi sebelum nantinya diserahkan ke Bawaslu RI" ucap Burhan saat memimpin rapat virtual lanjutan riset evaluasi pilkada serentak, Rabu (1/7/2020).

Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta yang akrab dipanggil Burhan ini menginginkan proposal riset evaluasi pilkada serentak yang sudah dikoreksi disesuaikan dengan buku pedoman yang sudah ditentukan oleh Bawaslu RI baik secara formil maupun materil.

"proposal riset evaluasi pilkada serentak harus disesuaikan dengan buku pedoman yang sudah dikeluarkan oleh Bawaslu RI, ini untuk meminimalisir koreksi dalam penyusunan risetnya baik secara teknis penulisan maupin substansi risetnya" tambah Burhan.

Ia juga berharap bahwa proposal riset evaluasi pilkada serentak yang sudah dikoreksi bisa diperbaiki dalam waktu yang secepatnya agar sesuai dengan target waktu yang sudah ditentukan oleh Bawaslu RI.

"proposal riset yang sudah dikoreksi silahkan diperbaiki, dalam 2-3 hari kedepan sudah harus diserahkan kembali ke Bawaslu Provinsi DKI Jakarta untuk selanjutnya diteruskan ke Bawaslu RI" tegas Burhan.

Penulis: Bahrur Rosi/Humas Bawaslu Provinsi DKI Jakarta 

 

Jakarta, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta - Sebanyak 256 peserta SKPP Daring Bawaslu DKI Jakarta mengikuti tahapan diskusi daring yang diselenggarakan mulai tanggal 9 hingga 11 Juni 2020 oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta.
Tahapan diskusi daring merupakan sesi tanya jawab antar peserta dengan narasumber mengenai materi kepemiluan yang sudah didapatkan peserta sebelumnya. Narasumber SKPP Daring berasal dari unsur Pimpinan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dan Bawaslu Kab/Kota se-Provinsi DKI Jakarta.

 

Jakarta, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta – Wabah pandemi Covid-19 yang belum kunjung usai tidak menyurutkan upaya Bawaslu Provinsi DKI Jakarta untuk terus memberikan pendidikan politik bagi masyarakat. Ditengah keterbatasan ruang dan waktu, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta melaksanakan diskusi serial kehumasan secara virtual dalam program Pojok Ncang Waslu (Bincang Pengawasan Pemilu) serial kehumasan. Hari ini Selasa (23/6/2020) dalam  serial kehumasan episode-2 tema yang dibahas mengenai Strategi Kehumasan ditengah Covid-19.

Siti Khofifah Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Kordinator Divisi Humas menjelaskan bahwa dalam Ilmu Komunikasi, Media Komunikasi merupakan wadah yang bisa digunakan untuk menyampaikan informasi dalam bentuk apapun kepada khalayak ramai.

“media komunikasi merupakan sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan atau informasi dari komunikator kepada audiens atau khalayak. Didalam media komunikasi itu ada proses produksi dan distribusi informasi” jelasanya.

Khofifah menambahkan bahwa seluruh media bisa digunakan sebagai wadah untuk menyebarkan informasi yang dimilik oleh lembaga dalam hal ini informasi yang dimiliki oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta kepada publik.

“banyak media yang dapat digunakan untuk produksi media guna disebarkan kepada masyarakat seperti membuat poster atau papan pengumuman yang cukup sederhana untuk dimanfaatkan. Selain itu ada majalah, surat kabar, radio termasuk website juga yang bisa dimaksimalkan untuk produksi media” tambahnya.

Seperti diketahui Pojok Ncang Waslu merupakan pusat informasi yang digagas oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta sebagai pusat informasi mengenai kepemiluan juga sebagai jembatan interakasi dan informasi antara Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dengan masyarakat umum yang ingin mengetahui banyak tentang dunia kepemiluan.

Salah satu agenda Pojok Ncang Waslu adalah diskusi Serial Kehumasan yang dilaksanakan setiap hari Selasa pagi dan saat ini sudah masuk eps. 2 yang dimaksudkan untuk memberikan strategi meningkatkan kehumasan sebuah lembaga secara umum dan secara khusus lembaga pengawas pemilu.

Penulis: Bahrur Rosi/Humas Bawaslu Provinsi DKI Jakarta

 

Jakarta, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta - Tahapan SKPP Daring Bawaslu DKI Jakarta saat ini sudah mulai memasuki tahapan selanjutnya yakni diskusi daring. Setelah sebelumnya terdapat 1.142 peserta yang dinyatakan lolos administrasi mengikuti materi kepemiluan melalui audio visual yang diberikan oleh Bawaslu, saat inibada 376 peserta yg akan mengikuti tahap diskusi daring. Hal itu disampaikan oleh Siti Khofifah Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Koordinator Humas saat memimpin rapat daring persiapan diskusi daring, Rabu (3/5/2020).
" SKPP daring ada beberapa tahapan,diawali dengan seleksi administrasi, materi pembelajaran audio visual,dan saat ini peserta akan mengikuti diskusi daring mengenai materi yang sudah didapatkan" ucap dia.

Survey Layanan Publik

Pengumuman