Sebanyak 85 Warga Sudah Melapor Keberatan Dicatut Namanya oleh Parpol ke Bawaslu, 16 Diantaranya Calon Panwaslu Kecamatan

 

 

Jakarta - Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, masih terus membuka layanan pelaporan pencatutan data pribadi masyarakat sebagai anggota oleh Partai Politik secara tidak sah, sampai dengan akhir September 2022 Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota se-DKI Jakarta masih terus menerima laporan dari masyarakat.

Laporan masyarakat dapat disampaikan baik melalui media sosial maupun secara langsung datang melapor ke posko pengaduan yang tersedia disetiap kantor sekretariat Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan update data laporan yang disampaikan Bawaslu Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi DKI Jakarta sampai dengan Jumat (30/09/2022) masyarakat yang melapor kepada Bawaslu karena telah dicatut oleh partai politik setelah mengecek Nama dan NIKnya pada laman  https://infopemilu.kpu.go.id yang disediakan KPU berjumlah total  85 laporan, dengan perincian, Kota Jakarta pusat sebanyak 11 laporan, Kota Jakarta barat sebanyak 21 laporan, Kota Jakarta utara sebanyak 3 laporan, Kota Jakarta Selatan sebanyak 19 laporan, Kota Jakarta Timur sebanyak 20 laporan, Kabupaten Kepulauan Seribu sebanyak 3 laporan dan Provinsi DKI Jakarta sebanyak 8 laporan.

Dari total 85 masyarakat yang melapor ada sebanyak 16 masyarakat merupakan calon pengawas pemilihan umum ad hoc tingkat kecamatan (Panwaslu Kecamatan) sudah melapor ke Bawaslu karena merasa keberatan dicatut Nama dan NIKnya oleh Partai politik tanpa izin.

Atas laporan masyarakat Bawaslu Kabupaten/Kota akan segera menindak lanjuti dengan  menyampikan surat rekomendasi kepada KPU agar masyarakat yang dicatut oleh Partai Politik dan sudah  melapor dapat sesegera mungkin ditindak lanjuti oleh KPU.

 

Editor              : Humas Bawaslu DKI Jakarta

Penulis            : Andi Hugen T

Fotografer       : M. Fachri