Fasilitasi Penanganan Pelanggaran Pemilu 2024, Jufri: Kunci Utamanya pada Penerimaan Laporan      

 

 

Jakarta, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta - Momentum tahapan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 saat ini sampai pada tahapan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik calon peserta Pemilu.

Setiap tahapan pada penyelenggaraan pemilu selalu memunculkan ruang terjadinya potensi dugaan penanganan pelanggaran baik administrasi, sengketa, hingga pidana pemilu.

Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan dugaan pelanggaran, membuka pintu yang luas bagi seluruh masyarakat untuk menyampaikan terjadinya dugaan pelanggaran pemilu melalui pintu laporan.

 

 

Muhammad Jufri Ketua Bawaslu Provinsi DKI menyadari betapa pentingnya partisipasi publik dalam penyampaian laporan dugaan pelanggaran sehingga diperlukan penguatan kapasitas dan kompetensi terhadap seluruh pengawas pemilu berkaitan dengan penerimaan laporan yang baik dan sesuai prosedur. Hal itu ia sampaikan saat memberikan sambutan dan pengarahan pada kegiatan Fasilitasi Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pada Pemilu Serentak Tahun 2024 di Bogor, Jumat (7/10/2022).

"Kita harus memberikan pemahaman yang lebih baik terutama bagi staf yang bertugas untuk menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu yang disampaikan oleh masyarakat" tegasnya.

Jufri juga menekankan bahwa penerimaan laporan merupakan kunci untuk menaikkan dan menjaga kepercayaan publik kepada pengawas pemilu.

Bawaslu harus menjadi rumah bersama bagi seluruh pihak yang mencari dan ingin mendapatkan keadilan substantif.

Kegiatan Fasilitasi Penanganan Temuan dan Laporan dihadiri oleh seluruh Ketua dan Anggota, seluruh Sekretariat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta serta Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi DKI Jakarta.

  

Editor              : Humas Bawaslu DKI Jakarta

Penulis            : Bahrur Rosi 

Fotografer       : M. Fachri