Diundang Ditintelkam Polda Metro Jaya, Mahyudin Jelaskan Kerawanan dan Potensi Sengketa pada Pemilu 2024.

Jakarta - Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Mahyudin hadir sebagai Narasumber pada kegiatan Analisa dan Evaluasi Direktorat Intelijen dan Keamanan Polda Metro Jaya untuk dialog dan sharing dengan jajaran anggota Ditintelkam Polda Metro Jaya mengenai Kerawanan dan Potensi Sengketa Pemilu pada Pemilu Serentak Tahun 2024, yang diselenggarakan di Hotel Cosmon Amaroossa,Jakarta Selatan (Rabu, 08/7/22).

Mahyudin menjelaskan potensi untuk terjadinya sengketa pada pemilu serentak tahun 2024, dimungkinkan terjadi pada tahapan pendaftaran dan verifikasi parpol, tahapan penetapan peserta pemilu dan juga masa kampanye.

"Potensi Sengketa Proses Pemilu bisa terjadi pada tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta pemilu yang dimulai 29 Juni- 13 Desember 2022 atau 18 bulan sebelum pemungutan suara, dan Penetapan Peserta Pemilu yakni pada tanggal 14 Desember 2022 atau 14 bulan sebelum pemungutan suara. Selain itu Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS), Daftrar Calon Tetap (DCT) dan penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, berpotensi terjadinya sengketa antara Penyelenggara dengan Peserta Pemilu. Selain itu masa kampanye juga sangat berpotensi terjadinya sengketa antar Peserta Pemilu"

oleh karenanya kewenangan penyelesaian sengketa yang dimiliki Bawaslu sangat penting untuk menjaga suasana pelaksanaan pemilu yang berkeadilan salah satunya dengan menjaga dan memastikan peserta pemilu tidak dirugikan dari setiap keputusan penyelenggara pemilu. Ungkapnya.

Untuk diketahui berdasarkan PKPU No.3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilu Tahun 2024 telah ditetapkan tahapan pemungutan suara akan digelar pada 14 Februari 2024 dan rangkaian tahapan pelaksanaannya telah dimulai sejak 14 Juni 2022.

Editor                          : Bawaslu DKI Jakarta

Penulis                        : Andi H

Fotografer                   : Andi H