Burhanuddin: Bawaslu Provinsi DKI Jakarta tetap melakukan kerja-kerja Pengawasan sesuai dengan Undang-undang 7 Tahun 2017

Jakarta, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta – Masa pandemi memang belum kunjung reda. Kendati demikian Bawaslu Provinsi DKI Jakarta bukan berarti diam atau tidak menjalankan giat seperti pada sebelumnya-sebelumnya. Salah satu kegiatan yang telah dilaksanakan pada masa pandemi ini yakni SKPP (Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif). Oleh karena itu, untuk membahas lebih lanjut mengenai giat Pengawasan, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta melaksanakan diskusi daring yang dikemas dalam program Pojok Ncang Waslu (Bincang Pengawas Pemilu) Serial Kelembagaan Episode 6 dengan tema “Giat Pengawasan Bawaslu DKI di Tengah Pandemi dan Ketiadaan Pemilihan di Tahun 2020”.

Burhanuddin Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Provinsi DKI Jakarta hadir sebagai narasumber dalam Pojok Ncang Waslu Episode 6 ini. Burhanuddin menyampaikan Bawaslu tetap melakukan kerja-kerja pengawasan sesuai dengan Undang-undang 7 Tahun 2017 bahwa Bawaslu punya kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan.

Burhanuddin menambahkan tugas Bawaslu melakukan pengawasan dan memastikan Daftar Pemilih Berkelanjutan yang dimutakhirkan oleh KPU merupakan data yang Memenuhi Syarat. Sebelumnya Bawaslu Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan SKPP (Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif) yang diharapkan dapat mengajak masyarakat berpartisipasi dalam hal pengawasan, khususnya terkait Daftar Pemilih Berkelanjutan.

“Bawaslu Provinsi DKI Jakarta juga konsen untuk melakukan perbaikan Kelembagaan agar ke depan lebih siap untuk melakukan pengawasan terhadap tahapan-tahapan Pemilihan mau Pemilu di DKI Jakarta mendatang”, tambah Burhanuddin.

Pojok Ncang Waslu yang dilaksanakan setiap selasa pagi dimaksudkan untuk menyampaikan informasi mengenai kelembagaan yang ada di Bawaslu juga memberikan pembelajaran tentang Pengawasan Pemilu.

Penulis: Luthfiyyah Ayu/Humas Bawaslu DKI Jakarta