Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Dukung Pendidikan Pengawas Partisipatif di Jakarta Utara untuk Perkuat Demokrasi

Jakarta Utara – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Jakarta Utara menyelenggarakan kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) di Kantor Bawaslu Kota Jakarta Utara pada Kamis, 25 Juni 2026. Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 08.00 hingga 16.00 WIB ini diikuti oleh 25 peserta yang berasal dari berbagai unsur masyarakat.

Program P2P ini merupakan inisiasi nasional dari Bawaslu RI yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia, dengan dukungan dari Bawaslu Provinsi DKI Jakarta sebagai koordinator di tingkat provinsi.

Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Utara, Johan Bahdi, memberikan apresiasi tinggi kepada para peserta. Beliau menegaskan bahwa keberhasilan pengawasan pemilu bukan hanya tanggung jawab Bawaslu semata, melainkan butuh keterlibatan masyarakat untuk mendeteksi dini potensi pelanggaran. "Dengan adanya pengawas partisipatif yang paham regulasi, kita dapat mencegah pelanggaran sejak awal demi mewujudkan pemilu yang Luber dan Jurdil," ujarnya.

Senada dengan hal tersebut, Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menyatakan bahwa acara ini menjadi wadah mendalami pemahaman kepemiluan bagi mereka yang menghargai proses demokrasi. Beliau juga menekankan pentingnya sinergi antara Bawaslu Kota dan Provinsi dalam menciptakan pengawasan yang efektif dan terintegrasi. Peserta juga diimbau untuk selalu menjaga harmonisasi sosial dan tidak menjadikan perbedaan politik sebagai pemicu permusuhan.

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Burhanuddin selaku Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Dalam sambutannya, beliau mendorong peserta untuk aktif berdiskusi dan menyerap seluruh materi pengawasan dengan serius.

"Tujuan utama P2P adalah membentuk pengawas partisipatif yang kompeten dan berintegritas. Kami berharap setelah ini para peserta dapat menjadi agen pengawas di lingkungan masing-masing, mengedukasi warga, serta ikut mencegah dan melaporkan dugaan pelanggaran pemilu," ujarnya.