Mahyudin : Kita Harus Berpegang Teguh Pada Prinsip Profesionalisme dan Mengedepankan Pencegahan Pada Setiap Pengawasan Tahapan  

 

 

Bawaslu DKI Jakarta menggelar rapat fasilitasi penyelesaian sengketa dengan jajaran Bawaslu Provinsi dan seluruh jajaran Koordinator divisi penyelesaian sengketa proses dan hukum bawaslu Kab/Kota se-Provinsi DKI Jakarta, selasa (27/12/2022).

Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Koordinator divisi penyelesain sengketa  Mahyudin membuka rapat secara resmi dan mengingatkan agar pengawas pemilu yang bertugas melakukan pengawasan penyerahan dukungan peserta pemilu perseorangan DPD di KPU DKI Jakarta untuk berpegang teguh pada prinsip professionalisme dalam melaksanakan tugasnya karena dalam setiap tahapan penyelenggaraan selalu terdapat potensi sengketa, sehingga Bawaslu harus menjalankan tugas secara professional dan juga mengedepankan pencegahan dalam setiap tahapan.  selain itu beliau juga berpesan kepada Bawaslu kabupaten/kota untuk dapat mulai menyiapkan strategi-strategi pengawasan termasuk penerlibatan panwascam dalam proses verifikasi faktual dukungan DPD kedepan, dan mendorong kab/kota agar fokus dalam penguatan-penguatan SDM sampai pada jajaran panwascam. 

 

 

Rapat fasilitasi penyelesaian sengketa  juga turut hadir anggota Bawaslu DKI Jakarta Koordinator Divisi Humas dan Datin Siti Rakhman, dalam penyampaiannya Rakhman mengingatkan agar setiap pengawas yang melaksanakan tugas pengawasan maka harus memperhatikan dan mendokumentasikan hasil pengawasan kedalam Form A dan dilaporkan sesegera mungkin.

berdasarkan PKPU  No.10 tahun 2022 dari tanggal 16 sampai dengan 29 Desember 2022 adalah tahapan penyerahan dukungan minimal pemilih bagi calon peserta pemilu perseorangan DPD (Dewan Perwakilan Rakyat)  dan selanjutnya akan dilaksanakan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual, sedangkan penetapan DCT dijadwalkan pada tanggal 25 November 2023.

 

 

Editor              : Humas Bawaslu DKI Jakarta

Penulis            : A. Hugen .T

Fotografer       : Lilik, R.P.