Kultur Demokrasi Masyarakat Masih Rendah: PR bagi Pengawas Pemilu

 

 

Jakarta, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta - Senin, 22 Maret 2021 Bawaslu DKI melaksanakan kegiatan rapat koordinasi pengawasan partisipatif sekaligus launching buku riset Serial Evaluasi Pilkada Serentak 2021.

Pada kesempatan tersebut, M. Afifuddin Anggota Bawaslu RI yang juga mengampu divisi Pengawasan dan Sosialisasi menyebutkan bahwa salah satu solusi pada permasalahan penegakan demokrasi di Indonesia saat ini adalah dengan melakukan pendidikan pengawasan partisipatif kepada masyarakat. Sebuah upaya untuk menginternalisasi nilai-nilai demokrasi pada masyarakat.

Saat ini di Bawaslu ada program soal pendidikan pengawasan partisipatif ke masyarakat kerjasama dengan Bappenas. Meskipun begitu, tentu saja kegiatan tersebut harus dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan semua pihak dan mitra kerja. SKPP (Sekolah Kader Pengawas Partisipatif) menjadi bagian dari cara mengkader masyarakat dalam melakukan pengawasan partisipatif

"Sebagaimana kita ketahui, saat ini kultur demokrasi masyarakat masih rendah" imbuhnya. Sementara di sisi lain, DKI Jakarta menjadi barometer bagi tempat lain. Pada kegiatan yang dilakukan di Grand Mercure Harmoni ini, beliau juga mengucapkan selamat dan apresiasi pada Bawaslu DKI Jakarta atas terbitnya buku tersebut yang juga merupakan provinsi pertama yang melaunching buku serial tersebut dari 34 provinsi lainya.

Kegiatan tersebut juga di hadiri oleh mitra kerja Bawaslu DKI, antara lain dari KPU DKI, Komisi Penyiaran Provinsi DKI, Komisi Informasi Provinsi DKI, perwakilan Kesbangpol, Pemantau, dan DisDukcapil

 

Penulis : Humas Bawaslu DKI Jakarta