Lompat ke isi utama

Berita

DKI Jakarta dalam FGD Penyusunan NSPK Tindaklanjut Pelanggaran Kode Etik dan Pelanggaran Perundangan-Undangan

DKI Jakarta dalam FGD Penyusunan NSPK Tindaklanjut Pelanggaran Kode Etik dan Pelanggaran Perundangan-Undangan

Jakarta, Bawaslu provinsi DKI Jakarta - Anyer Banten-Sesuai dengan Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0139/PP.01.00/03/2021 tanggal 29-31 Maret 2021 Perihal : Undangan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan NSPK Tindaklanjut Pelanggaran Kode Etik dan Pelanggaran Perundang-Undangan. Dan surat tugas Bawaslu DKI Jakarta Nomor: 002/PP.01.00/JK/03/2021, maka Puadi Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta hadir dalam acara tersebut.

 

Dalam kegiatan yang di hadiri 34 Provinsi para Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran banyak yang memberikan pendapat dan pandangan yang sangat beragam dalam forum sehingga dapat membuka pintu permasalahan secara perlahan dan tak luput hadir pula ibu DR. Dewi Pettalolo Bawaslu RI, kegiatan tersebuat dilaksanakan di Hotel Mambruk Anyer.

 

“Alhamdulillah Pilkada Serentak 270 daerah di tahun 2020 telah selesai diselenggarakan banyak terima kasih kepada seluruh jajaran pengawas yang telah menjalankan fungsinya dengan baik, meskipun masih ada perselisihan Hasil Pemilu (PHP) di Mahkamah Konstitusi (MK) akan tetapi mekanisme hukum harus berjalan semestinya” tegas Dewi Pettalolo (29/03/2021).

 

Dalam forum Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan NSPK Tindaklanjut Pelanggaran Kode Etik dan Pelanggaran Perundangan-Undangan, di 34 daerah provinsi memiliki kendala karena kasus yang ditangani juga nyaris berbeda sehingga banyak para Koordinator Divisi penangan Pelanggaran menyampaikan tantangan di daerah masing-masing.

 

“Terima kasih saya ucapkan kepada KASN karena beberapa kali Surat Rekomendasi pada Pilkada 2017 saat menjabat sebagai Ketua Panwaslu Kota Jakarta Barat terkait netralitas ASN (Wali Kota Jakarta Barat dan Pada Pemilu 2019 DKI Jakarta) tentang pelanggaran ASN sudah ditindaklanjuti sebagai mana isi rekomendasi” pungkas Puadi (30/03/2021)

Penulis: Lilik RP

Editor: Humas Bawaslu DKI Jakarta

toast

Media Sosial

news

Lokasi Bawaslu Provinsi

tanya

Konsultasi
Hukum Kepemiluan

Tanyakan right-circle
tanya

Konsultasi
Hukum Kepemiluan

Tanyakan right-circle