Dukung Kolaborasi Mitigasi, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Hadiri Rakor Penyusunan Peta Rawan Konflik Berbasis Data Terintegrasi Lintas Instansi Bakesbangpol DKI

JAKARTA – Guna mengoptimalkan sistem peringatan dini di era dinamika global yang kompleks, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) menggelar Rapat Koordinasi Penyusunan Peta Rawan Konflik Berbasis Data Terintegrasi Lintas Instansi. Pertemuan strategis yang digelar di Gedung Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta pada Senin (6/4/2026) ini bertujuan memetakan potensi kerawanan sosial, ekonomi, hingga politik di ibu kota.

Dalam rapat yang berlandaskan pada amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tersebut, dinamika kepemiluan dan politik menjadi salah satu perbincangan krusial. Perwakilan Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta, Quin Pegagan, hadir memberikan pemaparan komprehensif dari berbagai dimensi pada penyelenggaraan pemilu dan pilkada Jakarta di tahun 2024.

Untuk mengukur potensi konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta menargetkan pengumpulan data historis dari setiap instansi. Menanggapi hal tersebut, Bawaslu DKI Jakarta selaku bagian dari tim satgas #Jaga Jakarta, Quin Pegagan menegaskan siap berkontribusi.

Penyusunan Peta Rawan Konflik DKI Jakarta ini meliputi dimensi kerawanan yang jauh lebih luas. Sinergi data lintas sektoral menjadi pondasi utama dalam program bertajuk #JagaJakarta ini, Selain Bawaslu DKI Jakarta, rapat ini turut menginventarisasi kesiapan data dari instansi lain yang berkedudukan di Provinsi DKI Jakarta diantaranya Badan Pusat Statistik, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi, Dinas Sosial, Dinas Sumber Daya Air, Kanwil Badan Pertanahan Nasional, Kanwil Kementrian Agama, Kanwil Kementrian HAM, Kanwil Direktorat Jenderal Imigrasi, Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, Dinas Sumber Daya Air, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian, Badan Penanggulangan Bencana Daerah , Biro Pemerintahan Setda , Biro Hukum Setda, Biro Pendidikan Mental dan Spiritual Setda, serta para Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota/Kabupaten Administrasi.

Menutup jalannya koordinasi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta menargetkan agar proses pengumpulan dan integrasi data lintas instansi ini dapat dirampungkan pada triwulan kedua di tahun 2026. Kolaborasi masif yang melibatkan puluhan lembaga ini diharapkan mampu melahirkan instrumen mitigasi yang presisi, sehingga Jakarta dapat terus menjaga kondusifitasnya sebagai Kota Global yang aman dan berbudaya.