Sekretariat

Lita Gustina, Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, lahir di Jakarta, pada Bulan Januari Tahun 1968, memulai Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 79 (Center) Kota Medan lulus pada Tahun 1980 kemudian beliau melanjutkan Sekolah Menengah Pertama Negeri 11 Kota Jakarta lulus pada Tahun 1983 dan Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) di Jakarta lulus pada Tahun 1986. Selepas dari Sekolah Menengah Atas, Lita Gustina melanjutkan Pendidikan Strata 1 (S1) di Universitas Budi Luhur Jakarta, Jurusan Teknik Informatika dan lulus pada Tahun 1992. Pada Tahun 2001 hingga 2003, beliau melanjutkan Pendidikan Jenjang Strata 2 (S2) di Universitas Indonesia yang berfokus pada Studi Ilmu Administrasi. Untuk jenjang Karir, Lita Gustina dipercaya menjadi Kepala Pusat Data dan Informasi Bawaslu Republik Indonesia dari Tahun 2021 – 2025. Pada Bulan April Tahun 2025, Lita Gustina kemudian mendapatkan Amanah untuk menjadi Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta.

Margareta Turnip, saat ini menjabat sebagai Kepala Bagian Administrasi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Pada tahun 2026, Margareta Turnip diberikan amanah untuk memimpin Bagian Administrasi di Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, sebuah peran strategis yang menuntut ketelitian, integritas, dan pengelolaan tata kelola administrasi yang profesional guna mendukung kelancaran tugas dan fungsi pengawasan pemilu.

Muhammad Qodri Imaduddin, saat ini menjabat sebagai Kepala Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Pada tahun 2026, Muhammad Qodri Imaduddin diberikan amanah untuk memimpin Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat di Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, sebuah peran strategis yang menuntut sinergi antara pengawasan partisipatif dan komunikasi publik yang efektif.

Christopher Tobing, saat ini menjabat sebagai Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu & Hukum Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Pada tahun 2026, Christopher Tobing diberikan amanah untuk memimpin Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu & Hukum di Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, sebuah peran strategis yang menuntut ketajaman analisis, pemahaman hukum yang mendalam, serta integritas tinggi dalam menegakkan keadilan pemilu dan menyelesaikan sengketa proses secara profesional.