Formasi Episode 4, Rakhma: Ujaran Kebencian, Hoax, dan Politisasi SARA Merusak Demokrasi

 

 

Jakarta, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta – Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang sudah dimulai sejak 14 Juni 2022 setelah disahkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022. Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Sitti Rakhman menyampaikan bahwa sumber daya manusia (SDM) pengawas pemilu harus terus fokus mengantisipasi maraknya ujaran kebencian, hoax, dan politisasi SARA muncul mengingat dampak yang dihasilkan bisa membuat demokrasi menjadi rusak.

“SDM Pengawas Pemilu sudah harus fokus mengantisipasi maraknya isu ujaran kebencian, hoax dan politisasi SARA karena daya rusaknya bagi demokrasi sangat tinggi” tegas Rakhma saat memberikan sambuatan pada kegiatan Forum Rembuk Demokrasi dan Pemilu (FORMASI) Episode 4 secara daring, Kamis (21/07/2022).
Bahkan menurut Rakhma, dalam Jurnal Internasional Indeks Demokrasi Indonesia pasca pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 masih berada pada zona merah, ini menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia selama ini bisa dibilang kurang sehat.
“menurut Jurnal Internasional, ada 11 indikator persepsi integritas pemilu yang bisa diukur salah satunya adalah integritas pasca pelaksanaan pemilu, dan saat ini indeks demokrasi Indonesia masih berada pada zona merah” tambah Rakhma.

Rakhma juga memiliki pengalaman saat melakukan pengawasan pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 saat bertugas melakukan pengawasan di tempat pemungutan suara, banyak  masyarakat yang ingin memilih diluar daerah asalnya namun hanya bermodalkan E-KTP tanpa memilih Form A5 sebagai tanda pindah memilih hal ini terjadi karena kabar hoax yang sudah menyebar luas sebelumnya.
Bagi Rakhma ujaran kebencian, hoax dan politisasi sara muncul karena ketidak seimbangan informasi yang menyebar luas ditengah masyarakat sehingga menimbulkan informasi dari satu arah yakni arah kabar bohong sehingga dibutuhkan informasi penyeimbang dari kebenaran.
“Hoax muncul karena kebenaran informasi tidak menyebar secara luas” ujar Rakhma

Kegitan Forum Rembuk Demokrasi dan Pemilu Episode 5 mengambil tema meningkatkan kapasitas SDM dalam menolak ujaran kebencian, hoax, dan politisasi SARA dengan mengundang narasumber Nia Sjarifudin (Ketua Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika) serta Ketut Ariyani (Ketua Bawaslu Provinsi Bali) dan Abdullah (Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat) sebagai pembahas.

 

Editor         : Humas Bawaslu DKI Jakarta

Penulis      : Bahrur Rosi
Fotografer : Alex Shekar Sihombing