Jakarta, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta melaksanakan safari penguatan kelembagaan pada hari Sabtu, 29 November 2025 di Jalan Prambanan, Menteng Jakarta Pusat. Kali ini, Bawaslu DKI Jakarta bekerjasama dengan Keuskupan Agung Jakarta (KAJ) dan Badan Pekerja Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI).

Organisasi FMKI merupakan rumah bersama yang menaungi seluruh elemen organisasi massa Katolik maupun Komunitas Kerasulan Awam Katolik yang berlandaskan Iman Katolik.

Anggota Bawaslu DKI Jakarta, Benny Sabdo mengatakan Bawaslu melakukan penguatan kelembagaan sekaligus meminta masukan bagi perbaikan tata kelola pengawasan pemilu 2029 nanti.

Secara khusus Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta ini menekankan pentingnya mengikis politik uang. Bawaslu sering kali terbentur pada sulitnya hukum pembuktian. Politik uang dilakukan dengan modus operandi yang canggih—sistem sel, memakai perantara, hingga model dompet digital—sehingga kemungkinan tertangkap tangan kecil. Selain itu, ia juga mengajak seluruh organisasi di bawah naungan FMKI untuk terlibat sebagai penyelenggara pemilu pada 2029.

Sementara itu, Ketua sekaligus peneliti senior PARA Syndicate, Ari Nurcahyo sebagai narasumber; mengkritisi peran, tugas dan tanggung jawab Bawaslu sebagai lembaga penghasil pemimpin dalam Pemilu maupun Pilkada.

PARA Syndicate mendorong Bawaslu lebih aktif melakukan sosialisasi kelembagaan dan melibatkan sebanyak-banyaknya komponen masyarakat dalam pemilu 2029 sebagai penyelenggara mulai dari pengawas TPS sampai ke atasnya, maupun pengawas partisipatif.

Di sisi lain, PARA Syndicate sebagai organisasi nirlaba yang secara khusus melakukan kajian independen bidang politik, demokrasi, hukum dan pembangunan; akan memberikan masukan untuk Revisi Undang-Undang Pemilu ke depan.

Diskusi kolaborasi Bawaslu DKI Jakarta, KAJ dan FMKI juga menghadirkan Pakar Pemilu Profesor Ramlan Surbakti, Anggota Komisi I DPR RI Yulius Setiarto, Ketua Tim Sinergi Bidang Prioritas KAJ Romo Antonius Suyadi dan sejumlah tokoh FMKI.