Para peserta saat mengikuti pelatihan aplikasi SAS di Kantor Bawaslu Provinsi DKI Jakarta

 

Jakarta, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta - pengelolaan anggaran yang baik merupakan instrumen penting dalam tata kelola lembaga khususnya bagi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dan Bawaslu Kab/Kota se-Provinsi DKI Jakarta. Hal itu dapat didukung dengan memiliki sumber daya manusia yang memiliki kualitas yang baik dalam pengelolaan keuangan.
Guna mewujudkan itu semua, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta memberikan pelatihan pengelolaan keuangan menggunakan aplikasi sistem aplikasi satker (SAS) bagi seluruh Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) dan Operator Keuangan Bawaslu Kab/Kota se-Provinsi DKI Jakarta yang bertempat di kantor Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Rabu (18/3/2020).


Pelatihan aplikasi SAS ini bertujuan untuk memberikan pemahaman bagi BPP dan operator keuangan mengenai pembukuan, penatausahaan, dan pengelolaan keuangan di lingkungan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta.


Selain itu pemberian pelatihan aplikasi SAS ini dimaksudkan dalam rangka percepatan realisasi penyerapan anggaran sebagai bagian dari upaya agar penyerapan anggaran mencapai 100% untuk Tahun 2020 baik di Bawaslu Provinsi DKI Jakarta maupun di Bawaslu Kab/Kota se-Provinsi DKI Jakarta.



Penulis: Bahrur Rosi/Humas Bawaslu Provinsi DKI Jakarta

Staf Bawaslu DKI Jakarta sedang membagikan Multi Vitamin kepada Staf lainnya.

Jakarta, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta - sebagai upaya mencegah penyebaran virus corona khusunya dilingkungan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Sekretriat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta membagikan penambah daya tahan tubuh dan multi vitamin kepada seluruh pimpinan dan pegawainya. Hal ini merupakan salah satu upaya agar seluruh pimpinan dan pegawai memiliki stamina dan daya tahan tubuh yang bagus dan dapat terhindari dari terjangkit virus corona.

Pimpinan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dan Bawaslu Kota Jakarta Timur saat pemotongan pita peresmian pojok pengawasan Bawaslu Kota Jakarta Timur" (11/3/2020).

Jakarta, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta - Menurut Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Muhammad Jufri Pojok pengawasan harus dijadikan sebagai rumah bagi seluruh masyarakat yang ingin mengetahui tentang kepemiluan, tidak sekedar menjadi hiasan belaka yang penuh dengan susunan buku. Hal itu ia sampaikan saat memberikan sambutan dalam launching pojok pengawasan di Kantor Bawaslu Kota Jakarta Timur, Rabu (11/3/2020).

"Pojok pengawasan harus dijadikan sebagai tempat bagi masyarakat yang ingin mengetahui banyak tentang kepemiluan khsusunya tentang pengawasan pemilu". cetusnya
Selain itu kata Jufri pojok pengawasan sesuai dengan perintah dan arahan dari Bawaslu RI dimana seluruh Bawaslu yang sudah permanen dalam dalam hal ini Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota harus memiliki pojok pengawasan.
"sesuai dengan arahan Bawaslu RI bahwa seluruh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota yang sudah permanen diharuskan memiliki pojok pengawasan". ujarnya

Muhammad Jufri (Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta). Dokumentasi Bawaslu Prov. DKI Jakarta

Jakarta, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta – melihat fenomena semakin merebaknya penyebaran virus corona ditengah masyarakat, Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Muhammad Jufri menerbitkan surat himbauan yang berisi himbauan Pencegahan Penularan Covid-19 (Corona Virus Disease 2019). Surat Himbauan tersebut tertuang dalam Surat Himbauan Nomor: 072/K.JK/KP.10.00/III/2020 tertanggal 13 Maret 2020.

Surat himbaun tersebut diterbitkan sebagai upaya preventif mencegah meluasnya penyebaran virus corona terutama dilingkungan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dan Bawaslu Kab/Kota se-Provinsi DKI Jakarta. surat himbaun tersebut juga meneruskan Surat Edaran yang sebelumnya sudah dikeluarkan oleh Sekjen Bawaslu Nomor: 0706/BAWASLU/SJ/KP.100.00/III/2020 tertanggal 12 Maret 2020 tentang Himbauan Pencegahan Penularan Covid-19.

Siti Khopipah (kerudung hijau) saat mengikuti kegiatan FGD pembentukan gugus tugas pengawasan dan pamantauan pemberitaan, penyiaran dan kampanye dimedia massa dalam pilkada 2020 di Hotel Aryadhuta Jakarta. (10/3/2020).

Jakarta, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta - Bawaslu RI mengadakan FGD Pembentukan Gugus Tugas Pengawasan dan Pamantauan Pemberitaan, Penyiaran dan Kampanye di Media Massa dalam Pilkada 2020 pada tgl 10 s.d 11 Maret 2020.

Pada kegiatan yang dihadiri oleh Dewan Pers dan KPI tersebut, Ketua Bawaslu RI, Abhan menyatakan bahwa salah satu ruang di gugus tugas yang perlu di bahas adalah adanya celah regulasi pada  alokasi waktu kampanye di media massa cetak dan elektronik.  Tahapan tersebut belum waktunya namun sudah mulai ada beberapa tindakan yang dapat diduga kampanye dari bakal calon yg belum ditetapkan. Dengan adanya gugus tugas, diharapkan jika ada yang dilaporan  ke Bawaslu sementara belum ada penetapan calon, maka itu menjadi ranah KPI dan Dewan Pers.