Bawaslu DKI Jakarta Ikuti Sidang Lanjutan PHPU di Mahkamah Konstitusi

Jakarta, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta- Pimpinan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menghadiri sidang lanjutan PHPU Pileg di Mahkamah Konstitusi sebagai pihak terkait (29/07), dengan agenda sidang untuk mendengar Keterangan Saksi/Ahli Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, serta Pengesahan Alat Bukti Tambahan. Pokok perkara persidangan pada sidang yang dimulai pukul 08.00 WIB tersebut adalah Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019.

Ada dua Nomor Perkara yang peristiwanya terjadi di Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta. Pertama Nomor Perkara 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dengan Pemohon Partai Nasdem, pokok perkara ini adalah Pemungutan Suara Ulang via pos yang terjadi di Malaysia. Perkara kedua 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dengan Pemohon Partai Golongan Karya, kasusnya terjadi di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Untuk Dapil Luar Negeri karena seluruh proses pengawasannya dilakukan langsung oleh Bawaslu RI, sehingga Bawaslu Provinsi DKI Jakarta hanya memberikan keterangan secara langsung untuk perkara Nomor 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

Dalam Nomor Perkara itu memuat lebih dari satu perselisihan. Oleh MK perselisihan-perselisihan perolehan suara tersebut digabungkan dalam satu nomor perkara. Pihak yang memberikan keterangan dalam nomor perkara 174 tersebut terdiri dari Partai Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat.

Hadir dalam persidangan tersebut Ketua Bawaslu DKI Jakarta  Muhammad Jufri, Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Burhanuddin, dan Mahyudin serta didampinggi Ketua Bawaslu Abhan. Sidang tersebut dipimpin oleh Anwar Usman selaku Ketua dan Enny Nurbaningsih dan Arief Hidayat sebagai Anggota di ruang sidang panel 1 Gedung Mahkamah Konstitusi.

Penulis : M. Rafsanjani

Editor : Bahrur Rosi