• banner
BERSAMA RAKYAT AWASI PEMILU, BERSAMA BAWASLU TEGAKKAN KEADILAN PEMILU

Jakarta, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi DKI Jakarta selenggarakan kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Mitra Kerja pada Senin, (29/7/2019) di Hotel Blue Sky Hotel Pandaruta, Jakarta Pusat.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka membangun dan menguatkan koordinasi serta kerjasama dengan seluruh Mitra Kerja khususnya dilingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dalam proses pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta tidak hanya bekerja sendiri melainkan bersama sama-sama dengan Mitra Kerja ikut mensukseskan Penyelenggaraan Pemilu 2019 terutama dalam hal dukungan sarana dan prasarana kelancaran proses pengawasan.

Siti Khofifah, Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta sekaligus Koordinator Divisi Humas dan Hubal menekankan pentingnya kerjasama antara Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dengan Mitra Kerja dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, kerja sama tersebut haruslah dibangun, dirawat dan dan dijaga secara bersama.

“Bawaslu dalam menjalankan tugas dan kewenangannya tidak bisa terlepas dari kerjasama dengan lembaga lembaga lainnya. Hubungan antar lembaga ini menjadi suatu hal yang penting untuk di bangun, dirawat dan dijaga. Pemerintah Daerah dalam hal ini merupakan mitra kerja yang penting bagi pengawas pemilu khususnya terkait dengan dukungan baik berupa SDM maupun fasilitasi lainnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 434 UU 7 Tahun 2017”. Ungkapnya saat menyampaikan materi

Pasal 434 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memang mewajibkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberikan bantuan dan fasilitas untuk kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban penyelenggara pemilu.

Pasal 434 ayat (1)

“Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Penyelenggara Pemilu, Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Hadir  narasumber dalam kegiatan tersebut Siti Khofifah (Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta), Taufan Bakri (Kepala Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta), Dedi Kuswara (BPAD Provinsi DKI Jakarta) dan Maskur (Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta.

Editor : Bahrur Rosi

 

Jakarta, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta – Bawaslu DKI Jakarta menyampaikan keterangan tertulis di depan Majelis Hakim Mahkmah Konstitusi dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2019 pada Selasa (16/7/19).

Sidang tersebut dihadiri oleh Ketua Bawaslu DKI Jakarta Muhammad Jufri, Anggota Bawaslu DKI Jakarta Puadi dan Mahyudin yang didampingi Anggota Bawaslu RI Edward Fritz Siregar. Bawaslu DKI Jakarta membacakan keterangan tertulis untuk permohonan Ahmad Iman, Partai Nasdem, Partai Golkar, dan Partai Gerindra.

 “agenda sidang tadi untuk mendengarkan jawaban termohon, keterangan pihak terkait, dan keterangan Bawaslu” tutur Jufri sesaat setelah sidang selesai.

Agenda sidang di  Ruang Sidang Panel 3, Mahkamah Konsitusi (MK) memang dijadwalkan  untuk mendengarkan jawaban termohon, keterangan pihak terkait, dan keterangan Bawaslu.

Sidang ini dipimpin oleh Hakim Konstitusi Anwar Usman selaku Ketua, dengan Anggota Enny Nurbaningsih dan Arief Hidayat. Dalam sidang ini, Bawaslu DKI Jakarta memberikan keterangannya dalam perkara yang dimohonkan oleh Ahmad Iman, Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Gerindra.

 

Editor: Bahrur Rosi

 

Palembang, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta – Koordinator Divisi SDM Sitti Rakhman dan Koordinator Divisi Organisasi Irwan Supriadi Rambe Bawaslu Provinsi DKI Jakarta mengikuti rapat pembahasan hasil Crosstab Panwaslu Adhoc yang dilakukan oleh Bawaslu RI di Kota Palembang Selasa s.d Kamis (9-11/7/2019).

“Penyusunan Crosstab ini sebagai bentuk evaluasi bagi Panwaslu Adhoc dalam rangka menghadapi pelaksaan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di beberapa wilayah yang akan diselenggarakan pada Tahun 2020” kata Sitti Rakhman saat memberikan masukan dalam penyusunan Crosstab Panwaslu Adhoc

Sitti Rakhman menilai Penyusunan Crosstab yang dilakukan oleh seluruh Bawaslu Provinsi se-Indonesia diharapkan sebagai tolak ukur kinerja Panwaslu Adhoc, dan ini akan dijadikan acuan dalam proses evaluasi dalam proses rekrutmen Panwaslu Adhoc untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada Tahun 2020.

Rencananya rekrutmen Panwaslu Adhoc untuk Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota akan dilaksanakan sebelum rekrutmen PPK agar bisa mengawasi proses rekrutmen yang dilakukan oleh KPU. Sebagaimana disampaikan oleh Ketua Bawaslu RI Abhan saat memberikan sambutan dalam pembukaan kegiatan tersebut.

Bawaslu akan terus mendorong perbaikan kualitas Panwaslu Adhoc agar kualiatas pengawasan juga dapat terus diperbaiki. Imbuhnya

Editor: Bahrur Rosi

 

Jakarta, Bawaslu DKI Jakarta – Bawaslu DKI Jakarta menghadiri sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2019 di Ruang Sidang Panel 3 Mahkamah Konstitusi dengan agenda mendengarkan jawaban termohon, keterangan pihak terkait, dan keterangan Bawaslu DKI Jakarta, selasa (16/7/19/).

Dalam sidang pembacaan keterangan Tertulis, Bawaslu DKI Jakarta diwakili Ketua Bawaslu DKI Jakarta sekaligus Koordinator Divisi Hukum, Data & Informasi Muhammad Jufri, Anggota Bawaslu DKI Jakarta sekaligus Koordinator Divisi Penindakan & Penanganan Pelanggaran Puadi, serta Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Mahyudin yang didampingi oleh Anggota Bawaslu RI Edward Fritz Siregar.

“kesiapan untuk sidang PHPU sudah maksimal, saya kira sudah 100 persen” ucap Puadi

Sidang memang diagendakan salah satunya untuk mendengarkan keterangan tertulis dari Bawaslu DKI Jakarta setelah pada sidang pendahuluan sebelumnya sudah mendengarkan permohonan pemohon.

“sehingga pada persidangan tadi tidak ada kekurangan sama sekali, sehingga sangat maksimal sekali apa yang disampaikan oleh Bawaslu DKI Jakarta pada saat sidang Mahkamah Konstitusi kedua” sambungnya.

Editor : Bahrur Rosi

 

Jakarta, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta – Kordinator Divisi Humas & Hubal Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Siti Khofifah berpatisipasi dalam FGD Tindak Lanjut Penyusunan Modul & Kurikulum Pelaksanaan Pembentukan Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif Sekolah Kader Pengawasan Pemilu Angkatan II di Hotel Ibis Style Tanah Abang Jakarta, Jumat s.d Minggu (7-9/7/2019).

Pada kegiatan yang diikuti oleh 10 Bawaslu Provinsi se-Indonesia serta beberapa dari Pegiat Pemilu, Khofifah menyampaikan pentingnya terlebih dahulu untuk mengidentifikasi dan membahas tujuan dan ouput yang diharapkan dari sekolah kader pengawasan pemilu.

“identifikasi dan pembahasan tujuan dan output tersebut menjadi penting sebagai salah satu dasar dalam penentuan materi yang relevan dan dibutuhkan agar tujuan dan output tersebut dapat tercapai” sambungnya.

FGD ini merupakan yang kedua yang dilakukan Oleh Bawaslu RI dalam rangka menyusun kurikulum Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif untuk Tahun 2020. Diharapkan setiap Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota harus sudah SKPP masing-masing pada Tahun 2021, yang mana bobot kurikulum SKPP nantinya akan disesuaikan antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Editor: Bahrur Rosi

Survey Layanan Publik

Pengumuman