• banner
BERSAMA RAKYAT AWASI PEMILU, BERSAMA BAWASLU TEGAKKAN KEADILAN PEMILU

"Sitti Rakhman Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta saat memberikan sambutan pada kegiatan Webinar Peningkatan Kapasitas SDM Bawaslu Kota Jakarta Barat" Jumat (16/10/2020).

Jakarta, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta - Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Sitti Rakhman memberikan pujian dan apresiasi bagi kegiatan webinar peningkatan kapasitas SDM yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Jakarta Barat secara virtual, Jumat (16/10/2020).
"Saya mengapresiasi kegiatan peningkatan kapasitas SDM yang saat ini sedang dilaksanakan oleh Bawaslu Kota Jakarta Barat" ucapnya saat memberikan sambutan.
Ia menambahkan bahwa kegiatan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi yang harus dan wajib dimiliki oleh setiap sumber daya manusia pengawas pemilu kedepan yang diantaranya adalah kompetensi analisis dan kompetensi sintesis.
"Kegiatan ini bertujuan sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi SDM pengawas pemilu terutama dalam hal kompetensi analisis dan sintesis hingga level 4" imbuh Perempuan yang punya hobby bermain badminton ini.
Menurut Rakhma dalam sambutan kegiatan webinar yang mengambil tema Mengembangkan Potensi Menulis: Mengemas Fakta ke Dalam Penulisan Populer, yang paling terpenting adalah setiap individu sumber daya manusia pengawas pemilu harus mulai menuangkan pikiran dan gagasannya dalam bentuk tulisan ilmiah yang akan bisa dibaca dan dipelajari dari generasi ke generasi.
"Setelah mengikuti kegiatan ini,diharapkan seluruh pengawas pemilu terutama dilingkungan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi DKI Jakarta harus mulai menuangkan idenya dalam bentuk karya tulis ilmiah yang tidak akan pernah lekang oleh zaman dan waktu" tutup Rakhma.

Penulis: Bahrur Rosi/Humas Bawaslu Provinsi DKI Jakarta

Siti Khofifah (Kordiv. Humas dan Hubal) saat memimpin rapat membahas pengelolaan media website Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kamis (15/10/2020).

Jakarta, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta - Pengelolaan terhadap suatu hal perlu dilakukan, salah satunya pengelolaan Website dan Media Sosial (Medsos) Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Menurut Siti Khofifah, Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Koordinator Divisi Kehumasan, Pengelolaan Website dan media sosial menjadi hal yang penting untuk di tangani dengan serius karena keduanya merupakan jembatan komunikasi antara Bawaslu DKI sebagai lembaga negara dengan masyarakat yang mempunyai hak atas setiap informasi". Dalam rapat yang juga dihadiri oleh Koordinator Divisi Hukum, Humas dan Datin Kota se DKI Jakarta, Khofifah juga menyampaikan output yang diharapkan pada rapat ini adalah adanya rekapitulasi secara komprehensif dari item-item yang menjadi fokus dalam meningkatkan peran Website, media sosial dan menjelaskan perkembangan terkini dari masing-masing Bawalsu Kabupaten/Kota, sebagai tolak ukur adanya peningkatan kinerja. Kamis (15/10/20).

"Perlu diketahui bahwa laporan triwulan secara rutin telah dilaksanakan dan dilaporkan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota. Laporan triwulan tersebut kemudian di rekap oleh Provinsi dan di evaluasi", imbuhnya.

Khofifah menambahkan bahwasanya jika Bawaslu Provinsi DKI Jakarta melakukan review bukan berarti Bawaslu Provinsi DKI Jakarta lebih baik namun sebagai upaya untuk berbagi strategi dalam menghadapi setiap tantangan.

Lain hal apa yang disampaikan oleh Muhammad Jufri, Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta mengatakan bahwa, "Website menjadi pintu keluar kepada masyarakat untuk menjelaskan tentang apa yang telah dikerjakan oleh Bawalsu Provinsi DKI Jakarta, semua kegiatan diwajibkan harus melalui website dan sedapat mungkin dimanfaatkan dengan baik agar publik dapat mengetahui yang sudah dilakukan".

Kegiatan Rapat Pengelolaan Website dan Medsos Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dilakukan sebagai upaya peningkatan layanan keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Penulis: Luthfiyyah Ayu/Humas Bawaslu DKI Jakarta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jakarta, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta - Pada 9 Desember 2020 Indonesia akan menggelar pilkada serentak di 9 Provinsi, 224 Kabupaten dan 37 Kota se indonesia. Pilkada serentak di masa pandemi tentunya mempunyai sejumlah resiko teutama terhadap makin melebarnya penularan Covid-19 tidak saja bagi penyelenggara pemilu namun juga masyarakat pemilih dan kekhawatiran akan memunculkan kluster baru. Demikian pembahasan diskusi webinar yang digelar Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Kusuma Negara Jakarta pada Sabtu 10/10/2020.

Alam S. Barkah sebagai ketua pelaksana diskusi publik menyampaikan bahwa diskusi ini dilaksanakan untuk membuka pengetahuan dan membangun literasi masyarakat, khususnya masyarakat kampus terkait penyelenggaraan pilkada dimasa pandemi supaya tidak termakan isu dan berita hoax yang beredar bersebaran melalui whatapp dan media sosial oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Siti Rakhman anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta yang menjadi narasumber kegiatan tersebut menyampaikan bahwa ada 9 indikator kerawanan pilkada serentak jika tetap dilaksanakan ditengah pandemi yakni : penyelenggara pemilu terinfeksi Covid-19, penyelenggara pemilu meninggal karena Covid-19, penyelenggara pemilu tidak melaksanakan protokol Covid-19, lonjakan penularan Covid-19, lonjakan pasien Covid-19 meninggal dunia, pasien Covid-19 tidak tertangani oleh faskes, penyelenggara pemilu mengundurkan diri akibat tertular maupun khawatir tertular Covid-19, masyarakat melalui tokoh masyarakat/ormas menolak pilkada di tengah pandemi dan perubahan status wilayah terkait pandemi.

Menurut Rakhma sapaan akrabnya menegaskan penyelenggara pemilu dinilai sudah taat dengan protokol Covid-19 justru peserta pilkada serentak dan warga yang perlu banyak dihimbau untuk mengikuti protokol Covid-19. Meski demikian ia mengkhawatirkan semua pihak berpeluang sama terkait resiko tertular Covid-19 dalam pilkada serentak.

"Di daerah yang menggelar pilkada resiko terdampak Covid-19 jauh lebih besar dibandingkan dengan daerah yang tidak menggelar pilkada serentak. Selain itu banyak sekali daerah hingga 84% tidak melakukan kampanye daring melainkan kampanye langsung dan hanya 14% saja daerah yang melakukan kampanye daring," tegasnya.

Hadir dalam diskusi tersebut : Herinto Sidik Iriansyah (Ketua STKIP Kusuma Negara Jakarta) dan narasumber antara lain : Hery Susanto (Ketua Umum KORNAS MP-BPJS), Betty Epsilon Idroos (Ketua KPU DKI Jakarta), Sitti Rakhman (Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta) dan Tantan Taufik Lubis (Direktur Eksekutif The Indonesian Sinergy).

Penulis: Bahrur Rosi/Humas Bawaslu Provinsi DKI Jakarta

"Rakhma (kerudung putih) saat mengikuti rapat penyusunan buku saku bagi Pengawas TPS pada Pilkada serentak 2020 di Hotel Santika Bangka Belitung, Selasa (13/10/20)

Jakarta, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta - Penyelenggaraan Pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020 di 270 daerah dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai salah satu instrumen penting dari penyelenggara pemilu perlu mempersiapkan pengawas pemilu terutama ditingkat Pengawas TPS yang punya kapasitas untuk melakukan pengawasan Pilkada Serentak secara profesional dan berintegritas.

Menyadari begitu krusialnya peran Pengawas TPS sebagai ujung tombak proses pengawasan pada Pilkada serentak 2020, Bawaslu saat ini sedang menyusun buku saku bagi Pengawas TPS agar dapat dijadikan pedoman dan rujukan dalam melakukan pengawasan sesuai peraturan perundang-undangan. Hal ini ditegaskan oleh Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Sitti Rakhman dalam Rapat Penyusunan Buku Saku bagi Pengawas TPS dalam Pemilihan Tahun 2020 di Hotel Santika Bangka Belitung, Selasa (13/10/2020).

"saya berharap dalam penyusunan buku saku bagi Pengawas TPS pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 nantinya bisa menjadi pedoman secara teknis untuk memandu Pengawas TPS dalam menunaikan kewajibannya melakukan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 9 Desember 2020" tegas Rakhma.

Selain itu pada Pilkada serentak 9 Desember 2020, untuk pertama kalinya, proses rekapitulasi perhitungan suara akan dilakukan secara elektronik sehingga tantangan ini harus dijawab secara baik dengan tetap bisa melakukan proses pengawasan yang baik pula.
"penyusunan buku saku bagi Pengawas TPS ini juga untuk menjawab tantangan pengawasan TPS yang akan berbasis elektronik (e-rekapitulasi) yang untuk pertama kalinya akan diterapkan dalam Pilkada serentak 2020" ungkapnya.

Rakhma yang menjadi Koordinator Divisi SDM Bawaslu Provinsi DKI Jakarta juga menambahkan bahwa pengawasan pada Pilkada serentak 2020 akan memiliki tantangan yang berbeda dari Pilkada sebelum-sebelumnya mengingat penyelenggaraannya akan dilakukan ditengah Pandemi Covid-19 yang belum usai sehingga dalam pelaksanaannya harus dengan tetap memperhatikan prorokol kesehatan guna mencegah penyebaran virus corona tanpa menghilangkan esensi mewujudkan penyelenggaraan Pilkada serentak yang luber dan jurdil sesuai amanah Konstitusi.
"Pengawas TPS harus tetap memperhatikan protokol kesehatan dalam melakukan pengawasan Pilkada serentak ditengah Pandemi Covid-19 sehingga tetap dapat menjamin terwujudnya pemilihan yang jujur, adil dan berintegritas" pungkasnya.

Penulis: Bahrur Rosi/Humas Bawaslu Provinsi DKI Jakarta

 

 

 

 

 

 

 

Jakarta, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta – Evaluasi terhadap segala hal mutlak untuk dilakukan tanpa terkecuali, termasuk salah satunya adalah evaluasi terhadap pengelolaan media, menurut Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Koordinator Divisi Humas dan Hubal Siti Khofifah dalam setiap kegiatan yang tidak kalah penting dari sebuah perencanaan dan pelaksanaan adalah proses evaluasi, hal ini guna memastikan seluruh kegiatan yang sudah dilaksanakan sesuai atau tidak dengan perencanaan awal, selain itu juga untuk memberikan catatan bagi perbaikan kegiatan kedepan.

"Pengelolaan website dan media sosial yang ada di Bawaslu DKI Jakarta telah dilakulan secara rutin setiap tiga bulan sekali, dan saat ini sudah masuk pada laporan triwulan III, di dalam laporan triwulan ini terdapat penilaian meliputi website, sosial media dan lainnya.” "saat ini meskipun ditengah pandemic covid-19, alhamdulillah kegiatan tetap berjalan dengan maksimal. Di divisi hubungan masyarakat setiap Selasa pukul 09.00 ada Pojok 'Ncang Waslu atau Pojok Bincang Pengawasan Pemilu yang telah membincang berbagai materi materi yang menarik dan sebagai jembatan informasi bagi masyarakat, di divisi SDM telah ada webinar rutin setiap hari Kamis per dua minggu sekali, juga di divisi lainnya. Hal ini sangat positif dan berdampak pada kuantitas postingan di website dan media sosial yang terus meningkat." Imbuhnya di sela-sela rapat dalam kantor bersama seluruh pimpinan dan jajaran kesekretariatan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Jum’at (9/10/2020).
Lain hal apa yang di sampaikan oleh Ketua Bawaslu DKI Jakarta M. Jufri mengatakan bahwa “Perkembangan website saat pandemi ini menjadi hal yang paling krusial dan sangat penting, mengingat website sebagai salah satu corong informasi ke publik mengenai kegiatan Bawaslu DKI Jakarta dan jembatan informasi antara Bawaslu DKI Jakarta dengan masyarakat, dan humas memiliki peran strategis dalam mengelola seluruh aktifitas kelembagaan agar sampai kepada masyarakat apa yang telah dikerjakan dan dilakukan oleh Bawaslu DKI Jakarta” imbuhnya.
Dalam kesempatan yang sama Kepala Sekretariat Bawaslu DKI Jakarta menyampaikan bahwa “Pengelolaan website maupun media sosial memang perlu di sokong oleh pemberitaan yang update dan terkini yang termuat dalam website sehingga informasi apapun bisa langsung termuat, sehingga masyarakat bisa merasakan keberadaan Bawaslu DKI Jakarta melalui website yang kita miliki” paparnya.Tentu saja masih ada hal hal yang perlu ditingkatkan dalam pengelolaan website.
Kegiatan rapat koordinasi evaluasi pengelolaan website dan media sosial Bawaslu DKI Jakarta ini rutin dilakukan sebagai upaya untuk peningkatkan layanan informasi kepada masyarakat secara luas.

Penulis: MSA/Humas Bawaslu DKI Jakarta

Survey Layanan Publik

Pengumuman