• banner
BERSAMA RAKYAT AWASI PEMILU, BERSAMA BAWASLU TEGAKKAN KEADILAN PEMILU

Berita & Update Informasi

Mahyudin: Pentingnya memahami secara Komperhensif tentang Penyelesaian Sengketa Proses
Pojok Ncang Waslu Episode 3: Peningkatan Kapasitas SDM

 

Jakarta, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta – Kegiatan Pojok Ncang Waslu yang secara rutin dilaksanakan  pada setiap selasa pagi pukul 09.00 WIB, kali  ini mulai dengan serial terbaru yaitu Serial Kelembagaan. Episode pertama mengangkat tema “Mengenal Lebih Dekat Divisi Hukum, Humas, dan Data Informasi di Bawaslu”.

Jakarta, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta – Setelah diumumkan kepada 346 Peserta Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Bawaslu Provinsi DKI Jakarta yang lulus tahapan ujian akhir daring.  Para peserta SKPP  pun di Wisuda.

"Siti Khofifah (Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta) saat memberikan arahan kepada peserta rapat akselerasi pembuatan website PPID Bawaslu Kabupaten/Kota di Kantor Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Rabu (1/7/2020)  

Jakarta, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta - dalam ruang demokrasi yang terus bergerak maju, keterbukaan informasi publik menjadi ruh nyata bagi akuntabilitas setiap lembaga negara. Keterbukaan informasi itu diwujudkan dengan dibentuknya PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi).
PPID berfungsi sebagai pengelola dan penyampai informasi dan dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan amanah UU 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan keberadaan PPID maka masyarakat yang ingin menyampaikan permohonan informasi lebih mudah dan tidak berbelit-belit karena dilayani lewat satu pintu.
Bawaslu Provinsi DKI Jakarta sebagai sebuah lembaga negara yang bertugas sebagai penyelenggara pemilu sudah mengaplikasikan amanah UU 14 Tahun 2018 dengan membentuk PPID dilingkungan Bawaslu Provinsi DKI dan Bawaslu Kab/Kota se-Provinsi DKI Jakarta. Namun untuk Bawaslu Kab/Kota PPID saat ini belum dimasukkan dalam website masing-masing seperti yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta.
Menurut Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Siti Khopipah Koordinator Divisi Humas dengan tersedianya rumah bagi PPID di website masing-masing Bawaslu Kab/Kota dapat mempermudah masyarakat yang ingin mendapatkan banyak informasi mengenai kinerja pengawasan sebagai bagian dari akuntabilitas lembaga pengawas pemilu.

"Keterbukaan informasi publik menjadi hal yg urgent dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat pada lembaga, transparansi dan juga akuntabilitas lembaga, oleh karena itu saya pikir perlu ada percepatan kesiapan sistem yg mendukung hal tersebut di Bawaslu Kabupaten/kota. Langkah awal yg dilakukan Bawaslu DKI Jakarta saat ini adalah dengan memberikan pendampingan dan pelatihan bagi Bawaslu Kabupaten/kota, harapannya dengan tersedianya "rumah" dalam hal ini website PPID, maka semakin memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi informasi, pun semakin meningkatkan keterbukaan informasi publik Bawaslu DKI" ujar Khofifah saat memberikan arahan kepada peserta Rapat Akselerasi Pembuatan PPID Bawaslu Kab/Kota, Rabu (1/7/2020).

Hal senada juga ini diungkap oleh Faradila Kepala Sub Bagian Humas dan Hubal Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Guna meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik di Bawaslu Kab/Kota dalam penyampaian informasi kepada masyarakat dengan memasukkan PPID di website masing-masing Bawaslu Kab/Kota, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta melaksanakan Rapat Kerja Akselerasi Pembuatan PPID Bawaslu Kab/Kota.
"rapat ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas penyampaian informasi publik dalam pelayanan informasi secara online kepada masyarakat" ungkap Faradila.
Kepada peserta rapat yang merupakan pengelola website masing-masing Kab/Kota, ia juga menambahkan agar Bawaslu Kab/Kota se-Provinsi DKI Jakarta bisa mencontoh tampilan PPID pada website Bawaslu Provinsi DKI Jakarta untuk diadopsi di masing-masing website Bawaslu Kab/Kota.
"PPID Bawaslu Provinsi DKI Jakarta bisa menjadi contoh bagi PPID Bawaslu Kab/Kota untuk di webite masing-masing" tambah Faradila.

Penulis: Bahrur Rosi/Humas Bawaslu Provinsi DKI Jakarta

 

 

Jakarta, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta - kegiatan Pojok Ncang Waslu serial kehumasan yang memang secara rutin dilaksanakan satu minggu sekali pada setiap selasa pagi, saat ini sudah masuk eps.4 dengan mengangkat tema Komunikasi Publik: Jembatan Internal dan Eksternal.

Tema ini memang diambil dari spirit pembentukan Pojok Ncang Waslu sebagai jembatan interaksi antara Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dengan masyarakat umum yang ingin mengetahui banyak mengenai dunia kepemiluan khususnya kegiatan pengawasan.

Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Siti Khofifah Koordinator Humas mengungkapkan, Pojok Ncang Waslu memang dimaksudkan agar menjadi citra yang khas bagi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dengan lokalitas ibu kota Jakarta.

 

Jakarta, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta - Burhanuddin Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Koordinator Divisi Pengawasan mengingatkan Kegiatan Riset Evaluasi Pilkada Serentak untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 yang saat ini tengah digarap harus menunjukkan progres yang baik dan sesuai dengan target yang sudah ditentukan.

"saat ini proposal riset evaluasi pilkada serentak tahun 2017 baik yang disusun oleh Bawaslu Provinsi maupun oleh Bawaslu Kab/Kota sudah dikoreksi sebelum nantinya diserahkan ke Bawaslu RI" ucap Burhan saat memimpin rapat virtual lanjutan riset evaluasi pilkada serentak, Rabu (1/7/2020).

Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta yang akrab dipanggil Burhan ini menginginkan proposal riset evaluasi pilkada serentak yang sudah dikoreksi disesuaikan dengan buku pedoman yang sudah ditentukan oleh Bawaslu RI baik secara formil maupun materil.

"proposal riset evaluasi pilkada serentak harus disesuaikan dengan buku pedoman yang sudah dikeluarkan oleh Bawaslu RI, ini untuk meminimalisir koreksi dalam penyusunan risetnya baik secara teknis penulisan maupin substansi risetnya" tambah Burhan.

Ia juga berharap bahwa proposal riset evaluasi pilkada serentak yang sudah dikoreksi bisa diperbaiki dalam waktu yang secepatnya agar sesuai dengan target waktu yang sudah ditentukan oleh Bawaslu RI.

"proposal riset yang sudah dikoreksi silahkan diperbaiki, dalam 2-3 hari kedepan sudah harus diserahkan kembali ke Bawaslu Provinsi DKI Jakarta untuk selanjutnya diteruskan ke Bawaslu RI" tegas Burhan.

Penulis: Bahrur Rosi/Humas Bawaslu Provinsi DKI Jakarta 

 

Survey Layanan Publik

Pengumuman