• banner
BERSAMA RAKYAT AWASI PEMILU, BERSAMA BAWASLU TEGAKKAN KEADILAN PEMILU

Pimpinan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dan Bawaslu Kota Jakarta Timur saat pemotongan pita peresmian pojok pengawasan Bawaslu Kota Jakarta Timur" (11/3/2020).

Jakarta, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta - Menurut Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Muhammad Jufri Pojok pengawasan harus dijadikan sebagai rumah bagi seluruh masyarakat yang ingin mengetahui tentang kepemiluan, tidak sekedar menjadi hiasan belaka yang penuh dengan susunan buku. Hal itu ia sampaikan saat memberikan sambutan dalam launching pojok pengawasan di Kantor Bawaslu Kota Jakarta Timur, Rabu (11/3/2020).

"Pojok pengawasan harus dijadikan sebagai tempat bagi masyarakat yang ingin mengetahui banyak tentang kepemiluan khsusunya tentang pengawasan pemilu". cetusnya
Selain itu kata Jufri pojok pengawasan sesuai dengan perintah dan arahan dari Bawaslu RI dimana seluruh Bawaslu yang sudah permanen dalam dalam hal ini Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota harus memiliki pojok pengawasan.
"sesuai dengan arahan Bawaslu RI bahwa seluruh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota yang sudah permanen diharuskan memiliki pojok pengawasan". ujarnya

Siti Khopipah (kerudung hijau) saat mengikuti kegiatan FGD pembentukan gugus tugas pengawasan dan pamantauan pemberitaan, penyiaran dan kampanye dimedia massa dalam pilkada 2020 di Hotel Aryadhuta Jakarta. (10/3/2020).

Jakarta, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta - Bawaslu RI mengadakan FGD Pembentukan Gugus Tugas Pengawasan dan Pamantauan Pemberitaan, Penyiaran dan Kampanye di Media Massa dalam Pilkada 2020 pada tgl 10 s.d 11 Maret 2020.

Pada kegiatan yang dihadiri oleh Dewan Pers dan KPI tersebut, Ketua Bawaslu RI, Abhan menyatakan bahwa salah satu ruang di gugus tugas yang perlu di bahas adalah adanya celah regulasi pada  alokasi waktu kampanye di media massa cetak dan elektronik.  Tahapan tersebut belum waktunya namun sudah mulai ada beberapa tindakan yang dapat diduga kampanye dari bakal calon yg belum ditetapkan. Dengan adanya gugus tugas, diharapkan jika ada yang dilaporan  ke Bawaslu sementara belum ada penetapan calon, maka itu menjadi ranah KPI dan Dewan Pers.

 Koordinator Divisi Humas dan Hubal (Siti Khofifah) saat memimpin rapat kehumasan di Kantor Bawaslu DKI Jakarta, Rabu (4/3/2020).

Jakarta, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta - Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Koordinator Divisi Humas & Hubal Siti Khofifah meminta seluruh jajarannya di Bawaslu Kab/Kota se-Provinsi DKI Jakarta yang membidangi kehumasan untuk terus mengoptimalkan media yang dimiliki baik website, facebook, IG dan twitter. hal itu ia sampaikan saat memimpin Rapat Dalam Kantor (RDK) Kehumasan di Kantor Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Rabu (4/3/2020).

"Bawaslu Kab/Kota se-Provinsi DKI Jakarta harus terus mengotimalkan media yang dimiliki baik website, facebook, IG, dan twitter". ucapnya

Selain itu Khofifah menyampaikan bahwa rapat kehumasan juga dimaksudkan untuk merumuskan kinerja dan agenda untuk Tahun 2020, khususnya dalam upaya optimalisasi pojok pengawasan di Bawaslu Kab/Kota se-Provinsi DKI Jakarta.

"rapat ini guna merumuskan kegiatan dan kinerja untuk Tahun 2020 dan upaya optimalisasi pojok pengawasan di masing-masing Bawaslu Kab/Kota se-Provinsi DKI Jakarta". Imbuhnya

 

Penulis: Bahrur Rosi/Humas Bawaslu Provinsi DKI Jakarta

Fotografer: Muhammad Fachri

 

 

 

Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Sitti Rakhma saat memberikan arahan dalam rapat pelaporan LHKPN Tahun 2019", (9/3/2020).

 

Jakarta, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta - Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Sitti Rakhman menyatakan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh seluruh penyelenggara negara khususnya dilingkungan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dan Bawaslu Kab/Kota se-Provinsi DKI Jakarta. hal itu ia sampaikan saat memberikan arahan dalam rapat pelaporan LHKPN Tahun 2019 di Kantor Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Senin (9/3/2020).

 Suasana rapat kehumasan di kantor Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Rabu (4/3/2020).

Jakarta, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta - menurut Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Muhammad Jufri salah satu bentuk akuntabilitas bagi sebuah lembaga adalah keterbukaan informasi publik yang itu tercermin dari pengelolaan PPID yang baik. Maka pengelolaan PPID di Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dan Bawaslu Kab/Kota se-Provinsi DKI Jakarta harus terus ditingkatkan. Hal itu ia sampaikan saat memberikan arahan dalam kegiatan Rapat Dalam Kantor (RDK) Kehumasan dikantor Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Rabu (4/3/2020).

"PPID di Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dan di Bawaslu Kab/Kota se-Provinsi DKI Jakarta harus terus perbaiki dan ditingkatkan secara kualitas" ucapnya

Selain itu berkaca dari Tahun 2019, dimana PPID Bawaslu Provinsi DKI Jakarta berada diperingkat 8 sebagai PPID terbaik dari seluruh Bawaslu Provinsi se-Indonesia sehingga pada Tahun 2020 PPID ia menargetkan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta bisa lebih baik.

"Pengelolaan PPID Tahun 2020 harus bisa lebih baik dari Tahun 2020 dan kita targetkan naik peringkat dari tahun sebelumnya" cetusnya

Ia menambahkan salah satu yang harus diperhatikan juga dalam upaya peningkatan kualitas PPID dan kehumasan adalah dengan memaksimalkan pojok pengawasan terutama di Bawaslu Kab/Kota dengan menambah literatur buku atau jurnal terkait dengan kepemiluan.

"Pojok pengawasan di Bawaslu Kab/Kota harus ditingkatkan dengan memperbanyak jumlah literatur dan bahan bacaan terkait kepemiluan". tutupnya

Senada dengan hal itu Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Sitti Rakhman menambahkan bahwa peningkatan kualitas PPID bisa dilakukan dengan mengoptimalkan seluruh media yang dimiliki terutama website yang harus dinamis dan update.

"PPID harus ditingkatkan dengan didukung oleh website yang dinamis, berita yang update, dan media massa yang informatif" tambahnya

 

Penulis: Bahrur Rosi/Humas Bawaslu Provinsi DKI Jakarta

Fotografer: Muhammad Fachri

 

 

 

 

Survey Layanan Publik

Pengumuman