• banner
BERSAMA RAKYAT AWASI PEMILU, BERSAMA BAWASLU TEGAKKAN KEADILAN PEMILU

BUKU DIGITAL

peserta rakernis pengawasan berfoto bersama saat pembukaan kegiatan Rakernis Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada Tahun 2020, (17/2/2020).

Jakarta, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta – kerja pengawasan dalam Pemilu maupun Pemilihan merupakan kerja kolektif kolegial yang harus dikerjakan bersama-sama meski secara administratif ada pembagian divisi yang membidangi bagian tertentu. Namun terlepas dari itu semua pengawasan merupakan bagian terpenting dari kinerja pengawas pemilu. Hal itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu Abhan dalam pembukaan Kegiatan Rakernis Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada Tahun 2020 di GH Universal Hotel, Bandung (17/2/2020).

“kerja pengawasan merupakan kerja kolektif kolegial yang harus dikerjakan secara bersama-sama oleh  seluruh pengawas pemilu”. ujarnya

Menurut Abhan meski saat ini tahapan untuk Pilkada Tahun 2020 baru awal, namun seluruh pengawas pemilu mulai dari pusat hingga kelurahan harus mulai mulai memanaskan mesin dan langsung tancap gas guna memastikan seluruh tahapan yang berjalan mulai awal hingga akhir dapat diawasi secara baik.

“seluruh pengawas pemilu sudah harus langsung tancap gas mengawasi seluruh tahapan pemilihan kepala daerah Tahun 2020”. tambahnya

Selaras dengan hal itu, Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Koordinator Divisi Pengawasan Burhanuddin mengamini pernyataan Ketua Bawaslu, bagian pengawasan merupakan urat nadi dari lembaga pengawas pemilu karena dari situ kita dapat memastikan seluruh tahapan dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta guna menjaga pemilu dan pemilihan berjalan secara demokratis.

“pengawasan merupakan urat nadi lembaga pengawas pemilu, dimana setiap jengkal proses tahapan dalam pemilu maupun pemilihan harus selalu diawasi agar sesuai dengan peraturan yang berlaku”. cetusnya

 

Editor: Bahrur Rosi/Humas Bawaslu Provinsi DKI Jakarta

Triyono (baju hitam) Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menerima hasil test CAT Bawaslu untuk wilayah DKI Jakarta dari Kepala BKN di Kantor BKN Jakarta, Sabtu (1/2/2020).

Jakarta, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta - Sebanyak 2.679 pelamar pegawai neger sipil (PNS) Bawaslu untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta yang telah lolos administrasi melaksanakan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) di gedung Badan Kepegawaian Nasional, di Jakarta Timur.

Pelaksanaan seleksi di Jakarta ini sudah digelar sejak Kamis (30/1/2020) hingga hari Sabtu (1/2/2020) yang terbagi menjadi beberapa sesi.

Bawaslu sendiri membuka kesempatan 319 formasi dengan rincian 279 formasi umum, 32 untuk formasi cumlaude, 6 formasi untuk penyandang disabilitas, dan 2 formasi untuk putra/putri Papua/Papua Barat. Untuk formasi tersebut, Bawaslu telah menerima pendaftar sejumlah 13.750 orang. Dari jumlah tersebut, peserta yang lolos seleksi administrasi dan berhak untuk mengikuti SKD sejumlah 11.642 orang.

SKD menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) dengan bobot nilai 40 persen. Pelamar dengan nilai tertinggi sejumlah paling banyak 3x dari jumlah masing-masing formasi yang dibutuhkan, akan lolos ke tahap selanjutnya dan berhak mengikuti Seleksi Kompetesi Bidang (SKB).

Untuk pelaksanaan SKB, seleksi akan membahas berkaitan dengan kompetensi bidang yang berkaitan dengan Bawaslu. SKB selayaknya SKD juga akan menggunakan Computer Assisted Test (CAT) dengan bobot 60 persen. Nantinya jadwal pelaksanan SKB akan di umumkan kemudian melalui website bawaslu.go.id.

Editor: Bahrur Rosi/Humas Bawaslu Provinsi DKI Jakarta

 

 

Pimpinan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dan Bawaslu Kab/Kota se-Provinsi DKI Jakarta foto bersama setelah penyerahan RAB Tahun anggaran 2020 (22/1/2020).

Jakarta, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta – Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Muhammad Jufri menjelaskan bahwa pada Tahun 2020 Bawaslu Provinsi DKI Jakarta bertekad untuk memperbaiki tingkat serapan anggaran dari tahun 2019. Bahkan ia menargetkan pada Tahun 2020 anggaran Bawaslu Provinsi DKI Jakarta bisa terserap 100% dengan catatan bahwa penyerapannya bisa maksimal dan memberikan dampak yang maksimal bagi lembaga Bawaslu dan kualitas pengawasan pemilu dan pemilihan.

“pada tahun 2020 Bawaslu Provinsi DKI Jakarta bertekad dan terus berupaya untuk memperbaiki tingkat penyerapan anggaran, bahkan Kepala Sekretariat menargetkan anggaran Tahun 2020 bisa terserap hingga 100%”. Ujarnya saat memberikan sambutan dalam pembukaan kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM dan Sinkronisasi Pelaksanaan Program Kerja Tahun 2020 di Lido Lake Resort by MNC Hotel Bogor, Rabu (22/1/2020).

Selain itu Jufri menambahkan meski Jakarta untuk Tahun 2020 tidak melaksanakan Pemilihan, namun Bawaslu Provinsi DKI Jakarta tetap memiliki pekerjaan rumah yang mesti ditunaikan yakni dengan terus mensosialisasikan pengawasan pemilu dan pemilihan kepada masyarakat dengan mempekuat program pengawasan partisipatif dan secara internal Tahun 2020 bisa digunakan untuk berkonsentrasi pada penguatan organisasi dan peningkatan kapasitas SDM dilingkungan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta.

“meski Tahun 2020 Bawaslu Provinsi DKI Jakarta tidak melaksanakan Pemilihan, kita semua harus tetap bekerja untuk memastikan sosialisasi pengawasan dan penguatan pengawasan partisipatif bisa terus terlaksana. Selain itu kita bisa fokus pada penguatan organisasi dan peningkatan Kapasitas SDM Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dan Bawaslu Kab/Kota se-Provinsi DKI Jakarta”. imbuhnya

Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM dan Sinkronisasi Pelaksanaan Program Kerja Tahun 2020 mengundang seluruh unsur dilingkungan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dan Bawaslu Kab/Kota se-Provinsi DKI Jakarta mulai dari Komisioner, Kepala Sekretariat, Bendahara, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian hingga Staff Bawaslu Provinsi DKI Jakarta serta Komisioner, Koordinator Sekretariat, Bendahara, dan Staff dilingkungan Bawaslu Kab/Kota se-Provinsi DKI Jakarta.

Editor: Bahrur Rosi

 

 

 

Jakarta, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah norma Panwaslu Kabupaten di UU Pilkada menjadi Bawaslu sesuai dengan UU Pemilu.

"Menyatakan frasa 'Panwas Kabupaten/Kota' dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'Bawaslu Kabupaten/Kota'," kata ketua majelis hakim Anwar Usman dalam sidang di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (29/1/2020).

Menurut MK, dengan diadopsinya substansi UU 15/2011 ke dalam UU 7/2017, kelembagaan Panwaslu Kabupaten/Kota yang diubah menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota ditetapkan sebagai lembaga yang bersifat tetap (permanen), di mana keanggotaanya memegang jabatan selama 5 tahun. Komposisi keanggotaan Bawaslu Provinsi sebagaimana diatur dalam UU 15/2011 sebanyak 3 orang dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota sebanyak 3 orang.

"Dengan adanya pergantian undang-undang yang mengatur kelembagaan penyelenggara pemilu, komposisi anggota Bawaslu Provinsi menjadi 5 atau 7 orang, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 3 atau 5 orang," ucapnya

 

Selain, komposisi jumlah keanggotaan, perubahan juga terjadi terkait dengan mekanisme pengisian anggota Bawaslu Kabupaten/Kota. Awalnya, melalui UU 15/2011, anggota Panwaslu Kabupaten/Kota diseleksi dan ditetapkan oleh Bawaslu Provinsi, kemudian melalui UU 7/2017 diubah menjadi proses seleksi melalui Tim Seleksi yang dibentuk oleh Bawaslu.

Seperti yang dikutip dalam situs resmi MK, Hakim Konstitusi Saldi Isra menyatakan bahwa perbedaan nomenklatur tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum. Seharusnya, kata dia, UU Pilkada beradaptasi dengan UU Pemilu karena telah mengubah terminologi dan sifat kelembagaan pengawas pemilu.

"UU Pilkada tidak disesuaikan dengan nomeklatur pengawas kabupaten/kota dalam UU 7/2017 akan mengakibatkan ketidakseragaman pengaturan dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan. Ketidakseragaman dapat berdampak pada munculnya dua instansi pengawas penyelenggaraan pemilu dengan pilkada," jelasnya saat membacakan pertimbangan Putusan MK No. 48/PUU-XVII/2019.

 Mahkamah merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018, bertanggal 23 Juli 2018:

".....Sekalipun rezim hukum Pemilu dan Pilkada dianggap berbeda, namun penyelenggara Pilkada yang diberi tugas oleh UU 10/2016 untuk melaksanakan Pilkada adalah penyelenggara Pemilu yang dibentuk sesuai dengan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945. Oleh karena itu, struktur penyelenggara Pemilu dan Pilkada seharusnya tetap sama meskipun melaksanakan mandat dari dua undang-undang yang berbeda."

 

"Menyatakan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UU Pilkada bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," demikian bunyi putusan MK

 

Lampiran Putusan MK dapat di download disini

Editor: Rosi/Humas Bawaslu Provinsi Jakarta

Ketua serta Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dan KPU Provinsi DKI Jakarta berfoto bersama setelah audiensi di Kantor Bawaslu Provinsi DKI Jakarta (20/1/2020).
Fotografer: Fahri

Jakarta, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta – Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 khususnya diwilayah Provinsi DKI Jakarta berjalan dengan damai dan lancar. Hal ini diamini oleh Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Muhammad Jufri, menurutnya Pemilu Tahun 2019 terselenggara secara baik berkat kerjasama seluruh lapisan masyarakat khususnya koordinasi antar Penyelenggara Pemilu dalam hal ini Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dan KPU Provinsi DKI Jakarta.

 “Bawaslu Provinsi DKI Jakarta selalu berkoordinasi dalam melakukan tupoksi masing-masing. Seperti saat pelaksanaan sengketa dan administrasi, itu adalah tugas kami yang diatur dalam undang-undang.” Ujarnya dalam audiensi yang dilakukan oleh KPU Provinsi DKI Jakarta ke Kantor Bawaslu Provinsi  DKI Jakarta, Senin (20/1/2020).

Selaras dengan pernyataan Jufri, Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta Betty juga menyampaikan bahwa penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 di Wilayah Provinsi DKI Jakarta berjalan dengan dengan aman dan lancar meski dihiasi dengan dinamika-dinamika pesta demokrasi hal ini ditandai dengan meningkatnya jumlah partisipasi pemilih pada Pemilu Tahun 2019 dibanding dengan pemilu dan pemilihan sebelumnya.

“Perlu kami sampaikan bahwa Pemilu 2019 berjalan dengan aman dan lancar, walaupun disertai dengan berbagai dinamika namun bisa selesai dengan baik. Partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 ini meningkat, dan itu semua atas kerjasama Bawaslu DKI Jakarta, peserta pemilu, media, serta beberapa stakeholder”. tuturnya

Ditambahkan oleh Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta lainnya Siti Khopipah, menurutnya Bawaslu Provinsi DKI  Jakarta dan KPU Provinsi DKI Jakarta memiliki semangat yang sama agar pemilu dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan turut serta memberikan pendidikan politik bagi peserta pemilu dan pemilih.

“Kita punya semangat yang sama dalam pelaksanaan proses pemilu dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan dapat mencerdaskan peserta pemilu dan pemilih”. Imbuhnya

Audiensi tersebut dihadiri oleh seluruh Pimpinan dan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta serta Ketua Bawaslu Kab/Kota se-Provinsi DKI Jakarta. dari KPU juga hadir seluruh pimpinan KPU Provinsi DKI Jakarta dan Ketua KPU Kab/Kota se-Provinsi DKI Jakarta. Audiensi dilaksanakan di ruang pertemuan lantai 4 Kantor Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Senin (20/1/2020). 

Editor: Bahrur Rosi

 

 

 

 

JDIH