• banner
BERSAMA RAKYAT AWASI PEMILU, BERSAMA BAWASLU TEGAKKAN KEADILAN PEMILU

Haris Dharma Persada (paling kanan) setelah resmi dilantik menjadi Kasubbag Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Foto: Nurisman

Yogyakarta, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta –Haris Dharma Persada secara resmi dilantik menjadi Kasubbag Administrasi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta oleh Sekjen Bawaslu di Yogyakarta, Rabu (31/7/2019).
Sebelumnya Haris merupakan Plt. Kasubbag Administrasi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, namun sekarang secara definitif resmi menjadi Kasubbag Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Secara bersamaan Sekjen Bawaslu ikut melantik 18 pejabat Bawaslu eselon III dan eselon IV menjadi kepala sekretariat Bawaslu Provinsi serta pejabat struktural di lingkungan Bawaslu.
Acara pengambilan sumpah dan janji Haris sebagai Kasubbag Administrasi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta disaksikan secara langsung oleh Ketua Bawaslu Abhan, Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar serta pejabat Bawaslu. Hadir juga mendampingi Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Maskur.
Gunawan meminta Haris beserta 18 pejabat lainnya yang ikut dilantik untuk bekerja baik, mandiri dan maraton. Ia menambahkan bahwa ke-19 pejabat baru yang dilantik murni berasal dari rekrutan Bawaslu atau berasal dari CPNS Bawaslu periode 2014 dan 2016.

Berikut 19 nama pejabat kepala sekretariat (Kasek) Bawaslu provinsi dan pejabat dilingkungan Kesetjenan Bawaslu :
1. Yessi Yunius Kasek Bawaslu Riau,
2. Didi Hadiyatna Kasek Bawaslu Banten,
3. Mohamad Yusuf Lacuba Kasek Bawaslu Gorontalo,
4. Sakila Labengnga Kasubag ADM,
5. Rudi Kristanto Kasubag Administrasi Bawaslu NTT,
6. Abdul Asis Kasubbag Hukum Humas Antar Lembaga Bawaslu NTT,
7. Wiendra Carolina Kasubag Administrasi Bawaslu Sulawesi Utara,
8. Yene Janis Kasubag Teknis Penyelenggaran Pengawasan Pemilu Bawaslu Sukawesi Utara,
9. Rusdiansyah Kasubag Hukum Humas Antar Lembaga Bawaslu Kalimantan Utara,
10. Supratikno Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Bawaslu Jawa Timur,
11. Pitut Pariana Kasubag Administrasi Bawaslu Jawa Timur,
12. Eko Agus Wibisono Kasubag Analisis Potensi Pelanggaran Wilayah I Bagian Analisis Teknis Pengawasan dan Potensi Pelanggaran Biro Hukum Humas dan Pengawasan Internal Sekretariat Jenderal Bawaslu,
13. Nurdiansyah Kasubag Partsisipasi Masyarakat Bagian Sosialisasi Biro Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Sekretariat Jenderal Bawaslu,
14. Haris Dharma Persada Kasubag Administrasi Bawaslu DKI Jakarta,
15. Siska Ernida Wati Kasubag Administrasi Bawaslu Kepulauan Riau,
16. Sukron Mulyadi Kasubag Administrasi Bawaslu Banten,
17. Inti Priswari Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Bawaslu Jawa Tengah,
18. Racmat Hidayat Sofyan Kasubag Hukum Humas Antar Lembaga Bawaslu DI Yogyakarta.
19. Radityas Megha Widyadari Kasubag Perundang-Undangan Bagian Hukum Biro Hukum Humas dan Pengawasan Internal Sekretariat Jenderal Bawaslu

Editor: Bahrur Rosi
Fotografer: Nurisman

Jakarta, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta- Pimpinan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menghadiri sidang lanjutan PHPU Pileg di Mahkamah Konstitusi sebagai pihak terkait (29/07), dengan agenda sidang untuk mendengar Keterangan Saksi/Ahli Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, serta Pengesahan Alat Bukti Tambahan. Pokok perkara persidangan pada sidang yang dimulai pukul 08.00 WIB tersebut adalah Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019.

Ada dua Nomor Perkara yang peristiwanya terjadi di Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta. Pertama Nomor Perkara 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dengan Pemohon Partai Nasdem, pokok perkara ini adalah Pemungutan Suara Ulang via pos yang terjadi di Malaysia. Perkara kedua 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dengan Pemohon Partai Golongan Karya, kasusnya terjadi di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Untuk Dapil Luar Negeri karena seluruh proses pengawasannya dilakukan langsung oleh Bawaslu RI, sehingga Bawaslu Provinsi DKI Jakarta hanya memberikan keterangan secara langsung untuk perkara Nomor 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

Dalam Nomor Perkara itu memuat lebih dari satu perselisihan. Oleh MK perselisihan-perselisihan perolehan suara tersebut digabungkan dalam satu nomor perkara. Pihak yang memberikan keterangan dalam nomor perkara 174 tersebut terdiri dari Partai Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat.

Hadir dalam persidangan tersebut Ketua Bawaslu DKI Jakarta  Muhammad Jufri, Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Burhanuddin, dan Mahyudin serta didampinggi Ketua Bawaslu Abhan. Sidang tersebut dipimpin oleh Anwar Usman selaku Ketua dan Enny Nurbaningsih dan Arief Hidayat sebagai Anggota di ruang sidang panel 1 Gedung Mahkamah Konstitusi.

Penulis : M. Rafsanjani

Editor : Bahrur Rosi

 

Jakarta, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta – Bawaslu DKI Jakarta menyampaikan keterangan tertulis di depan Majelis Hakim Mahkmah Konstitusi dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2019 pada Selasa (16/7/19).

Sidang tersebut dihadiri oleh Ketua Bawaslu DKI Jakarta Muhammad Jufri, Anggota Bawaslu DKI Jakarta Puadi dan Mahyudin yang didampingi Anggota Bawaslu RI Edward Fritz Siregar. Bawaslu DKI Jakarta membacakan keterangan tertulis untuk permohonan Ahmad Iman, Partai Nasdem, Partai Golkar, dan Partai Gerindra.

 “agenda sidang tadi untuk mendengarkan jawaban termohon, keterangan pihak terkait, dan keterangan Bawaslu” tutur Jufri sesaat setelah sidang selesai.

Agenda sidang di  Ruang Sidang Panel 3, Mahkamah Konsitusi (MK) memang dijadwalkan  untuk mendengarkan jawaban termohon, keterangan pihak terkait, dan keterangan Bawaslu.

Sidang ini dipimpin oleh Hakim Konstitusi Anwar Usman selaku Ketua, dengan Anggota Enny Nurbaningsih dan Arief Hidayat. Dalam sidang ini, Bawaslu DKI Jakarta memberikan keterangannya dalam perkara yang dimohonkan oleh Ahmad Iman, Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Gerindra.

 

Editor: Bahrur Rosi

Jakarta, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi DKI Jakarta selenggarakan kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Mitra Kerja pada Senin, (29/7/2019) di Hotel Blue Sky Hotel Pandaruta, Jakarta Pusat.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka membangun dan menguatkan koordinasi serta kerjasama dengan seluruh Mitra Kerja khususnya dilingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dalam proses pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta tidak hanya bekerja sendiri melainkan bersama sama-sama dengan Mitra Kerja ikut mensukseskan Penyelenggaraan Pemilu 2019 terutama dalam hal dukungan sarana dan prasarana kelancaran proses pengawasan.

Siti Khofifah, Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta sekaligus Koordinator Divisi Humas dan Hubal menekankan pentingnya kerjasama antara Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dengan Mitra Kerja dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, kerja sama tersebut haruslah dibangun, dirawat dan dan dijaga secara bersama.

“Bawaslu dalam menjalankan tugas dan kewenangannya tidak bisa terlepas dari kerjasama dengan lembaga lembaga lainnya. Hubungan antar lembaga ini menjadi suatu hal yang penting untuk di bangun, dirawat dan dijaga. Pemerintah Daerah dalam hal ini merupakan mitra kerja yang penting bagi pengawas pemilu khususnya terkait dengan dukungan baik berupa SDM maupun fasilitasi lainnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 434 UU 7 Tahun 2017”. Ungkapnya saat menyampaikan materi

Pasal 434 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memang mewajibkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberikan bantuan dan fasilitas untuk kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban penyelenggara pemilu.

Pasal 434 ayat (1)

“Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Penyelenggara Pemilu, Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Hadir  narasumber dalam kegiatan tersebut Siti Khofifah (Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta), Taufan Bakri (Kepala Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta), Dedi Kuswara (BPAD Provinsi DKI Jakarta) dan Maskur (Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta.

Editor : Bahrur Rosi

 

Jakarta, Bawaslu DKI Jakarta – Bawaslu DKI Jakarta menghadiri sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2019 di Ruang Sidang Panel 3 Mahkamah Konstitusi dengan agenda mendengarkan jawaban termohon, keterangan pihak terkait, dan keterangan Bawaslu DKI Jakarta, selasa (16/7/19/).

Dalam sidang pembacaan keterangan Tertulis, Bawaslu DKI Jakarta diwakili Ketua Bawaslu DKI Jakarta sekaligus Koordinator Divisi Hukum, Data & Informasi Muhammad Jufri, Anggota Bawaslu DKI Jakarta sekaligus Koordinator Divisi Penindakan & Penanganan Pelanggaran Puadi, serta Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Mahyudin yang didampingi oleh Anggota Bawaslu RI Edward Fritz Siregar.

“kesiapan untuk sidang PHPU sudah maksimal, saya kira sudah 100 persen” ucap Puadi

Sidang memang diagendakan salah satunya untuk mendengarkan keterangan tertulis dari Bawaslu DKI Jakarta setelah pada sidang pendahuluan sebelumnya sudah mendengarkan permohonan pemohon.

“sehingga pada persidangan tadi tidak ada kekurangan sama sekali, sehingga sangat maksimal sekali apa yang disampaikan oleh Bawaslu DKI Jakarta pada saat sidang Mahkamah Konstitusi kedua” sambungnya.

Editor : Bahrur Rosi

Survey Layanan Publik

Pengumuman