• banner
BERSAMA RAKYAT AWASI PEMILU, BERSAMA BAWASLU TEGAKKAN KEADILAN PEMILU

Jakarta, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta – Seluruh penyelenggara pemilu khususnya yang berada diwilayah Provinsi DKI Jakarta harus terus konsisten dalam memegang dan menegakkan kode etik sesuai sumpah janji jabatannya seperti saat pertama dilantik. Meski saat ini DKI Jakarta tidak menyelenggarakan pemilihan kepala daerah seperti 270 daerah lainnya, bukan berarti abai dari prinsip memegang teguh kode etiknya. Hal ini disampaikan oleh Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Muhammad Jufri saat memberikan sambutan dan arahan pada kegiatan Webinar Peningkatan Kapasitas SDM Session VII secara virtual, Kamis, (12/11/2020).

“kesempatan kali ini seluruh penyelenggara pemilu bisa mendiskusikan apa saja yang menjadi patokan bagi penyelenggara pemilu, karena kita tau bahwa DKPP merupakan lembaga yang bisa memberikan sanksi bagi penyelenggara pemilu jika berbuat kesalahan berkaitan dengan kode etik” ucap Jufri

“meski DKI Jakarta saat ini sedang tidak melaksanakan pilkada, tapi penyelenggara pemilu khususnya pengawas pemilu di tingkat Provinsi maupun ditingkat Kabupaten/Kota harus terus konsisten menegakkan kode etik, karena kode etik penyelenggara pemilu itu tidak hanya bersifat tahapan tapi juga ada yang sifatnya non tahapan” tambah Jufri yang juga pernah menjadi Kornas JPPR ini.

Hal senada juga disampaikan Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta lainnya Sitti Rakhman, menurut dia kegiatan ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan integritas bagi seluruh penyelenggara pemilu terutama jajaran pengawas pemilu di Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dan Bawaslu Kabupaten Kota se-Provinsi DKI Jakarta.

“kegiatan webinar ini dimaksudkan sebagai upaya untuk terus meningkatkan integritas bagi seluruh pengawas pemilu” tutur Rakhma

Rakhma juga berharap bahwa seluruh pengawas pemilu bisa menjadi seorang pribadi yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, tidak lagi memikirkan hal lain selain menunaikan kewajibannya secara baik.

“seorang pengawas pemilu sangat perlu untuk menjaga pikiran, perasaan, dan tindakan dalam berbagai situasi” tegas Rakhma.

Bagi perempuan yang juga menjadi Koordinator Divisi SDM ini yang tidak kalah penting adalah integritas merupakan modal paling utama bagi setiap penyelenggara pemilu dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya selama menjadi penyelenggara pemilu.

“integritas merupakan jaminan dari keberhasilan dalam menjalankan tugas di Bawaslu” ungkapnya.

Kegiatan Webinar Peningkatan Kapasitas SDM merupakan rangkaian agenda berseri yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta sebagai ikhtiar untuk terus meninkatkan kualitas dan kapasitas bagi pengawas pemilu terutama kemampuan analisis dan sintesis yang wajib dimiliki oleh setiap pengawas pemilu dalam menjalankan tugasnya. Pada webinar Session VII ini Bawaslu Provinsi DKI Jakarta mengundang Alfitra Salam Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dengan mengambil tema Penegakan Kode Etik bagi Pengawas Pemilu dimasa Pandemi.

Dalam materinya Alfitra mengingatkan bahwa potensi pelanggaran etik oleh penyelenggara pemilu bisa terjadi disemua level dan latar belakang baik  dalam tahapan maupun non tahapan penyelenggaraan pemilu atau pemilihan.

“potensi pelanggaran kode etik dapat terjadi disemua level dan latar belakang pendidikan baik terjadi dalam masa tahapan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan atau terjadi diluar tahapan seperti statement di media sosial yang perlu hati-hati” himbaunya

Seorang pengawas pemilu dalam bekerja dan memegang sumpah jabatannya bisa menggunakan pendekatan Tasawuf, agar pekerjaan sebagai pengawas pemilu bisa dilandasi pada sifat kerohanian setiap pribadi kepada tuhannya sebagai bentuk pertanggungjawaban

“perlu internalisasi nilai-nilai etik oleh pengawas pemilu melalui pendekatan Hablumminallah dan Hamblumminanas, agar setiap pengawas pemilu ingat bahwa pekerjaan sebagai pengawas pemilu pertanggungjawabannya tidak hanya pada atasan tapi juga kepada sesama manusia dan Tuhan sang pencipta” tegas Alfitra. 

Penulis: Bahrur Rosi

Survey Layanan Publik

Pengumuman