• banner
BERSAMA RAKYAT AWASI PEMILU, BERSAMA BAWASLU TEGAKKAN KEADILAN PEMILU

"Rakhma (kerudung putih) saat mengikuti rapat penyusunan buku saku bagi Pengawas TPS pada Pilkada serentak 2020 di Hotel Santika Bangka Belitung, Selasa (13/10/20)

Jakarta, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta - Penyelenggaraan Pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020 di 270 daerah dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai salah satu instrumen penting dari penyelenggara pemilu perlu mempersiapkan pengawas pemilu terutama ditingkat Pengawas TPS yang punya kapasitas untuk melakukan pengawasan Pilkada Serentak secara profesional dan berintegritas.

Menyadari begitu krusialnya peran Pengawas TPS sebagai ujung tombak proses pengawasan pada Pilkada serentak 2020, Bawaslu saat ini sedang menyusun buku saku bagi Pengawas TPS agar dapat dijadikan pedoman dan rujukan dalam melakukan pengawasan sesuai peraturan perundang-undangan. Hal ini ditegaskan oleh Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Sitti Rakhman dalam Rapat Penyusunan Buku Saku bagi Pengawas TPS dalam Pemilihan Tahun 2020 di Hotel Santika Bangka Belitung, Selasa (13/10/2020).

"saya berharap dalam penyusunan buku saku bagi Pengawas TPS pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 nantinya bisa menjadi pedoman secara teknis untuk memandu Pengawas TPS dalam menunaikan kewajibannya melakukan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 9 Desember 2020" tegas Rakhma.

Selain itu pada Pilkada serentak 9 Desember 2020, untuk pertama kalinya, proses rekapitulasi perhitungan suara akan dilakukan secara elektronik sehingga tantangan ini harus dijawab secara baik dengan tetap bisa melakukan proses pengawasan yang baik pula.
"penyusunan buku saku bagi Pengawas TPS ini juga untuk menjawab tantangan pengawasan TPS yang akan berbasis elektronik (e-rekapitulasi) yang untuk pertama kalinya akan diterapkan dalam Pilkada serentak 2020" ungkapnya.

Rakhma yang menjadi Koordinator Divisi SDM Bawaslu Provinsi DKI Jakarta juga menambahkan bahwa pengawasan pada Pilkada serentak 2020 akan memiliki tantangan yang berbeda dari Pilkada sebelum-sebelumnya mengingat penyelenggaraannya akan dilakukan ditengah Pandemi Covid-19 yang belum usai sehingga dalam pelaksanaannya harus dengan tetap memperhatikan prorokol kesehatan guna mencegah penyebaran virus corona tanpa menghilangkan esensi mewujudkan penyelenggaraan Pilkada serentak yang luber dan jurdil sesuai amanah Konstitusi.
"Pengawas TPS harus tetap memperhatikan protokol kesehatan dalam melakukan pengawasan Pilkada serentak ditengah Pandemi Covid-19 sehingga tetap dapat menjamin terwujudnya pemilihan yang jujur, adil dan berintegritas" pungkasnya.

Penulis: Bahrur Rosi/Humas Bawaslu Provinsi DKI Jakarta

 

 

 

 

 

 

 

Survey Layanan Publik

Pengumuman