• banner
BERSAMA RAKYAT AWASI PEMILU, BERSAMA BAWASLU TEGAKKAN KEADILAN PEMILU

 

Jakarta, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta - Pada 9 Desember 2020 Indonesia akan menggelar pilkada serentak di 9 Provinsi, 224 Kabupaten dan 37 Kota se indonesia. Pilkada serentak di masa pandemi tentunya mempunyai sejumlah resiko teutama terhadap makin melebarnya penularan Covid-19 tidak saja bagi penyelenggara pemilu namun juga masyarakat pemilih dan kekhawatiran akan memunculkan kluster baru. Demikian pembahasan diskusi webinar yang digelar Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Kusuma Negara Jakarta pada Sabtu 10/10/2020.

Alam S. Barkah sebagai ketua pelaksana diskusi publik menyampaikan bahwa diskusi ini dilaksanakan untuk membuka pengetahuan dan membangun literasi masyarakat, khususnya masyarakat kampus terkait penyelenggaraan pilkada dimasa pandemi supaya tidak termakan isu dan berita hoax yang beredar bersebaran melalui whatapp dan media sosial oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Siti Rakhman anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta yang menjadi narasumber kegiatan tersebut menyampaikan bahwa ada 9 indikator kerawanan pilkada serentak jika tetap dilaksanakan ditengah pandemi yakni : penyelenggara pemilu terinfeksi Covid-19, penyelenggara pemilu meninggal karena Covid-19, penyelenggara pemilu tidak melaksanakan protokol Covid-19, lonjakan penularan Covid-19, lonjakan pasien Covid-19 meninggal dunia, pasien Covid-19 tidak tertangani oleh faskes, penyelenggara pemilu mengundurkan diri akibat tertular maupun khawatir tertular Covid-19, masyarakat melalui tokoh masyarakat/ormas menolak pilkada di tengah pandemi dan perubahan status wilayah terkait pandemi.

Menurut Rakhma sapaan akrabnya menegaskan penyelenggara pemilu dinilai sudah taat dengan protokol Covid-19 justru peserta pilkada serentak dan warga yang perlu banyak dihimbau untuk mengikuti protokol Covid-19. Meski demikian ia mengkhawatirkan semua pihak berpeluang sama terkait resiko tertular Covid-19 dalam pilkada serentak.

"Di daerah yang menggelar pilkada resiko terdampak Covid-19 jauh lebih besar dibandingkan dengan daerah yang tidak menggelar pilkada serentak. Selain itu banyak sekali daerah hingga 84% tidak melakukan kampanye daring melainkan kampanye langsung dan hanya 14% saja daerah yang melakukan kampanye daring," tegasnya.

Hadir dalam diskusi tersebut : Herinto Sidik Iriansyah (Ketua STKIP Kusuma Negara Jakarta) dan narasumber antara lain : Hery Susanto (Ketua Umum KORNAS MP-BPJS), Betty Epsilon Idroos (Ketua KPU DKI Jakarta), Sitti Rakhman (Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta) dan Tantan Taufik Lubis (Direktur Eksekutif The Indonesian Sinergy).

Penulis: Bahrur Rosi/Humas Bawaslu Provinsi DKI Jakarta

Survey Layanan Publik

Pengumuman