• banner
BERSAMA RAKYAT AWASI PEMILU, BERSAMA BAWASLU TEGAKKAN KEADILAN PEMILU

Jakarta, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta – Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada tidak terlepas dari aturan pelaksanaan kampanye, apakah kampanye secara terbuka dimuka umum atau melalui media cetak dan elektronik, karena Media/pers merupakan salah satu pilar demokrasi dan dapat dijadikan media pendidikan politik. Media mempunyai peranan penting dalam mengontrol proses politik agar berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Komisi Penyiaran Indonesia adalah lembaga yang berfungsi untuk melakukan pengawasan kepada lembaga penyiaran agar media senantiasa netral dan tidak memihak dalam proses Pemilu maupun Pilkada. Apa saja bentuk pengawasan yang dilakukan KPI pada lembaga penyiaran? Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dalam Pojok Ncang Waslu episode 4 serial mitra kelembagaan, dengan narasumber Rizky Wahyuni, Wakil Ketua KPID Provinsi DKI Jakarta, dengan tema Pengawasan Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye Pemilu/Pilkada di Lembaga Penyiaran selasa (6/10/2020)

Menurut Kiki (sapaan Rizki Wahyuni) KPI DKI Jakarta dalam menjalankan tugas diatur dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2020 tentang penyiaran pasal 8 berwenang untuk: (1) KPI sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran. (2) Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), KPI mempunyai wewenang: a. menetapkan standar program siaran; b. menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran; c. mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran; d. memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran; e. melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.

“Hal yang terpenting adalah bahwa frekuensi adalah milik publik maka perlu diatur penggunaan dan tidak boleh didominasi atau dimonopoli penggunaanya, oleh karenanya KPI DKI Jakarta berkewajiban untuk melakukan pengawasan atas hal itu”, imbuhnya selasa(6/10/2020)
Seperti kita ketahui bersama bahwa Bawaslu DKI Jakarta bersama KPU DKI Jakarta dan KPI DKI Jakarta tergabung dalam Gugus Tugas pelaksanaan pengawasan Kampanye di media elektronik, yang fungsinya mengawasi pelaksanaan kampanye peserta pemilu di media elektronik seperti televisi dan radio.

Penulis: MS. Anang /Humas Bawaslu Provinsi DKI Jakarta

Survey Layanan Publik

Pengumuman