• banner
BERSAMA RAKYAT AWASI PEMILU, BERSAMA BAWASLU TEGAKKAN KEADILAN PEMILU

Jakarta, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta - Webinar Hukum yang membahas tentang Penegakan Hukum Lintas Batas Pada Pilkada Serentak 2020 yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, dengan melibatkan Bawaslu Banten dan Bawaslu Jawa Barat dan berbagai peserta khususnya dari wilayah sejabodetabek. Penegakan Hukum pada Bawaslu memiliki dasar hukum yang sangat kuat baik itu di dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 maupun didalam Undang-undang Nomor 07 Tahun 2017, sehingga bawaslu memiliki kewenangan yang mutlak dalam melakukan tindakan penanganan pelanggaran.

Dalam acara tersebut Koordinator Divisi Hukum yang sekaligus Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Muhammad Jufri Menyatakan bahwa Tidak menutup kemungkinan dalam pilkada serentak 2020 akan banyak terjadi peristiwa hukum yang terjadi diluar atau diberbatasan seperti misalnya di wilayah DKI karna berada di perbatasan daerah yang melaksanakan pilkada, Kali ini DKI tidak ada pilkada akan tetapi kewenangan pengawasan melekat pada Bawaslu DKI Jakarta. Dalam proses pengawasan ini bisa saja peristiwa kampanye atau rapat dilaksanakan oleh peserta pilkada yang kemudian dilaksanakan di wilayah DKI, maka kita berlu berkoordinasi dengan Bawaslu Jawa barat dan Banten maupun wilayah lain dimana jika peristiwa hukum terjadi di Jakarta. Akan tetapi dalam proses penindakan DKI Terkendala pada ketersediaan Gakumdu karna Bawaslu DKI Jakarta tidak memiliki Gakumdu Bagaiman jika kami menemukan pelanggaran di wilayah DKI apakah bentuk koordinasinya kita memanggil Bawaslu yang memiliki wilayah atau melaporkan ke Bawaslu RI untu mempercepat koordinasi Lintas Batas agar proses penanganan bisa berjalan lancar, maka Perlu ada rekomendasi tentang siapa yang berwenang dalam proses penegakan Hukum tersebut.

Upaya penegakan hukum pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020. Penegakan Hukum Pemilihan kepala Daerah Tahun 2020 berbeda dengan Pilkada sebelumnya karena di tengah wabah pandemi Covid-19 banyak tantangan dan Dinamika Hukum yang dihadapi oleh Bawaslu. Agar tetep produktif dalam pelaksanaan Pengawasan Pilkada 2020 meskipun Provinsi DKI Jakarta saat ini sedang tidak ada Pilkada akan tetapi tetap terus melaksanakan Kegiatan meskipun salah satunya melalui Daring.

Penulis: Musyarofah/Bawaslu DKI Jakarta

Survey Layanan Publik

Pengumuman