• banner
BERSAMA RAKYAT AWASI PEMILU, BERSAMA BAWASLU TEGAKKAN KEADILAN PEMILU

BUKU DIGITAL

"Burhanuddin Anggota Bawaslu Provinsinsi DKI Jakarta Koordinator Divisi Pengawasan" doc. Bawaslu Provinsi DKI Jakarta.

Jakarta, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan perkembangan dari sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia pasca reformasi. Pelaksanaan  pilkada sebagai manifestasi dari keinginan masyarakat  Indonesia untuk menyelenggarakan pemerintahan secara demokratis.

Pada perkembangan berikutnya dari penyelenggaraan pilkada yaitu diselenggarakan Pilkada secara serentak pada tahun 2015  untuk pertama kali di 269 wilayah. Pilkada serentak diselenggarakan dalam rangka mengefektifkan dan mengefesienkan jalannya proses pemilihan penyelenggara negara. Selain itu, tujuan lain penyelenggaraan Pilkada serentak  adalah terpilihnya kepala daerah dan wakil kepala  daerah  serta terselenggaranya pemerintahan yang sesuai dengan pilihan rakyat.

Sejak 2015, Pilkada serentak sudah diselenggarakan sebanyak 3 kali tepatnya pertama pada tahun 2015, kedua pada tahun 2017, dan ketiga pada tahun 2018. DKI Jakarta sendiri ikut menyelenggarakan Pilkada Serentak pada Tahun 2017 hanya untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur karena Walikota dan Bupatinya bersifat administratif yang akan ditunjuk oleh Gubernur terpilih.

 Guna terus memperbaiki kualitas demokrasi penyelenggaraan pilkada serentak di DKI Jakarta setelah hampir 3 tahun berjalan, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta akan melakukan riset akademik atas penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017. Hal ini sebagai bahan evaluasi terkait dengan dinamika, capaian dan kelemahan penyelenggaraan Pilkada serentak khsusunya di DKI Jakarta.

Menurut Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Koordinator Divisi Pengawasan Burhanuddin, riset evaluasi Pilkada di DKI Jakarta dimaksudkan  untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja pengawasan dan isu-isu strategis seputar  penyelenggaraan pilkada di DKI Jakarta.

“riset evaluasi pengawasan pilkada DKI Jakarta Tahun 2017 dimaksudkan untuk melakukan  evaluasi terhadap data pemilih, rekrutmen pengawas ad-hoc, kinerja pengawasan pemilu dan isu-isu seputar pelaksanaan pilkada DKI Jakarta Tahun 2017 yang lalu seperti isu SARA dan dugaan money politik” ujar Burhan.

“hasil riset ini nantinya akan disusun dan diterbitkan dalam bentuk buku pengawasan pilkada serentak tahun 2015-2018, dimana hasil riset ini diharapkan dapat menjadi rujukan sebagai bahan evaluasi untuk melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan Pilkada DKI Jakarta selanjutnya” tambahnya.

Riset evaluasi pilkada serentak ini dilakukan diseluruh Kab/Kota di wilayah DKI Jakarta mulai bulan maret dan direncanakan pada desember 2020 laporan final pelaksanaan riset evaluasi pilkada serentak sudah bisa dicetak dan dipublikasikan.

 

Penulis: Bahrur Rosi/ Humas Bawaslu Provinsi DKI Jakarta

JDIH