Perempuan Pengawas Pemilu; Cermat, Cerdas dan Akurat

 

Perempuan Pengawas Pemilu; Cermat, Cerdas dan Akurat

Deklarasi Kesiapan Perempuan Mengawasi Pilkada Tahun 2020 didepan Gedung Bawaslu RI, foto: Humas Bawaslu RI

Jakarta, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta- Bawaslu Provinsi DKI Jakarta mengikuti acara Konsolidasi Nasional Pengawas Pemilu Perempuan Se-indonesia, Sabtu s.d Minggu (31/8/2019) di Redtop Hotel & Convention Center Jakarta. kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka evaluasi kinerja Pengawas Pemilu Perempuan dalam Pemilu 2019 serta untuk mempersiapkan Pengawas Pemilu Perempuan dalam menghadapi Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah Se-Indonesia.

Hadir dalam Konsolidasi Nasional Pengawas Pemilu Perempuan Se-Indonesia tersebut Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Siti Khofifah Koordinator Divisi Humas & Hubal dan Sitti Rakhman Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia serta 452 Perempuan Pengawas Pemilu se-Indonesia yang terdiri dari unsur pimpinan dan Kepala Sekretariat Tingkat Provinsi dan Kab/Kota.

Selama ini banyak hambatan bagi perempuan dalam menjalankan perannya sebagai pengawas pemilu seperti Budaya Patriarki yang menganggap perempuan tidak layak memimpin, perspektif masyarakat yang menganggap pemilu sebagai urusan laki-laki, keengganan perempuan untuk belajar dan kuliah tentang politik, dan kebijakan peraturan seleksi jabatan yang masih didominasi perspektif laki-laki. Maka kegitan konsolidasi perempuan pengawas pemilu diharapkan dapat menjembatani untuk menghapus stigma kurang baik tentang perempuan dalam panggung pemilu.

Sitti Rakhman menilai konsolidasi sangat penting untuk menguatkan peran pengawas perempuan yang cerdas, cermat dan akurat.

“Acara konsolidasi nasional perempuan pengawas pemilu se-Indonesia sangat penting untuk menguatkan peran-peran pengawasan perempuan yang cerdas, cermat dan akurat dan serta mampu menghadirkan pengawas pemilu yang berintegritas, mandiri dan bersih” ungkapnya

Selain itu Khofifah menegaskan konsolidasi nasional perempuan pengawas pemilu adalah langkah strategis untuk kembali menguatkan komitmen untuk saling mendukung dan menguatkan sesama perempuan pengawas pemilu yang bertugas mengawal tegaknya demokrasi.

 “Konsolidasi Nasional Perempuan Pengawas Pemilu Se-Indonesia ini menjadi momentum yang sangat strategis untuk kembali menguatkan komitmen untuk saling mendukung dan menguatkan sesama perempuan dan menyusun strategi penguatan perempuan yang tidak hanya sesama Perempuan Pengawas tapi juga bersama sama dengan perempuan lainnya yang berada di luar penyelenggara pemilu, seperti peserta pemilu dan juga pemilih perempuan.  Setiap perempuan menguatkan perannya sesuai dengan posisi dan porsinyanya. Beberapa hal yang bisa menjadi fokus sebagaimana disampaikan oleh para narasumber antara lain dengan peninjauan ulang regulasi pemilu yang berkeadilan jender dan peningkatan pendidikan politik pemilih." Ujarnya

Peran pengawas pengawas pemilu perempuan adalah dengan pertama menjalankan kewajiban, tugas dan kewenangan sebagai pengawas pemilu sesuai aturan, kedua menjaga kode etik dan perilaku sebagai penyelenggara pemilu, ketiga siap menghadapi segala resiko pekerjaan, dan keempat mampu berbagi waktu dalam kewajiban pekerjaan dan tanggung jawab dalam keluarga.

Hadir menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut Dr. Wirdyaningsih, SH., MH, Sri Eko Budi Wardhani, S.I.P., M.Si serta Anggota Bawaslu Periode 2008 – 2012 Wahidah Suaib.

Kegiatan Konsolidasi Nasional Pengawas Pemilu Perempuan Se-Indonesia ditutup dengan Deklarasi Perempuan Mengawasi oleh 452 Srikandi Bawaslu dalam rangka kesiapan pengawasan pilkada 2020 bertempat di acara Car Free Day (CFD) didepan Gedung Bawaslu RI, Minggu (1/9/2019). Sebelum deklarasi dikumandangkan, ratusan srikandi ini berjalan kaki dari kawasan Pecenongan sejauh 5,6 kilo meter menuju kantor Bawaslu di Jalan MH Thamrin Nomor 14, Jakarta Pusat serta membagikan bunga mawar kepada pejalan kaki di area CFD sebagai simbol ajakan masyarakat turut berpartisipasi mengawasi pilkada.

 

DEKLARASI PEREMPUAN MENGAWASI

(Hasil Konsolidasi Nasional Perempuan Pengawas Pemilihan Umum) 

Kami,  perempuan Pengawas Pemilihan Umum  seluruh Indonesia, pada hari ini, Minggu tanggal 1 September 2019 berkumpul di kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia  di Jakarta,  dilandasi dengan semangat demokrasi menyatakan bahwa segala bentuk diskriminasi yang membatasi kemajuan kaum perempuan di dalam politik bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan keadilan gender yang merupakan inti demokrasi.

Adanya sejumlah catatan terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum 2019 serta masih belum optimalnya keterwakilan perempuan di berbagai tingkatan dalam pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah di Indonesia memerlukan langkah konkrit guna menjamin terlaksananya pemilihan umum yang jujur, adil, berintegritas dan berwawasan keadilan gender.  Kami perempuan pengawas pemilihan umum seluruh Indonesia menegaskan komitmen:

 

  1. Menjaga kode etik dan kode perilaku penyelenggara pemilihan umum dengan bekerja secara profesional, independen dan berintegritas.

  2. Memperjuangkan pengarusutamaan gender dalam lembaga pengawas pemilihan umum dan penguatan keterwakilan perempuan melalui:

    a) Perbaikan regulasi internal, program dan kebijakan lembaga
    b) Keterpilihan perempuan minimal 30% sebagai Pengawas Pemilihan Umum (Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan/Desa, dan Tempat Pemungutan Suara) yang dimulai dengan keterwakilan perempuan dalam Tim Seleksi;
    c) Menumbuhkan dan menguatkan budaya organisasi yang sensitif gender, dan;
    d) Memantau secara regular dan terukur status kemajuan perempuan pengawas pemilihan umum.

  3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah khususnya perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya;

  4. Pengawalan pemilihan umum yang jujur, adil, demokratis,  serta penegakan hukum dan keadilan pemilihan umum dengan cara memaksimalkan pencegahan pelanggaran dan tegas menindak sesuai peraturan perundang-undangan terkait pelanggaran politik uang, politisasi SARA, penyalahgunaan jabatan, penggunaan fasilitas negara, manipulasi proses dan hasil pemilihan umum serta pelanggaran lainnya. 

 

Dibacakan di Jakarta, 1 September 2019

Perempuan Pengawas Pemilihan Umum Se-Indonesia.

 

 

Editor: Bahrur Rosi