Khopipah Sampaikan Urgensi PPID bagi Lembaga Pengawas Pemilu

Khopipah saat memberikan arahan dalam supervisi laporan PPID dan Pengelolaan Website di Bawaslu Kota Jakarta Timur. Foto:Putri

Jakarta, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta – Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Koordinator Divisi Humas & Hubal Siti Khopiah menyampaikan pentingnya PPID bagi lembaga pengawas pemilu sebagai bentuk transparansi dan keterbukaan informasi bagi publik terutama terkait pengawasan pemilu. Hal tersebut disampaikan saat Khopipah melakukan supervisi Laporan Pengelolaan Website dan PPID di Bawaslu Kota Jakarta Timur, Kamis (12/9/2019).

Selanjutnya Khopipah merekomendasikan perlunya ada diskusi untuk inventarisir dan kajian data serta memperkuat pemahaman tentang informasi publik. “untuk peningkatan PPID lembaga pengawas pemilu perlu dilakukan diskusi yang intensif untuk inventarisir dan kajian data serta dengan memperkuat pemahaman terkait informasi publik” ujarnya

Selain itu ia menyatakan pentingnya dilakukan peningkatan kapasitas dan pembenahan kelembagaan untuk peningkatan PPID dan pengelolaan website diseluruh Bawaslu Kab/Kota se-Provinsi DKI Jakarta.

“perlu dilakukan peningkatan kapasitas, pembenahan kelembagaan dan sosialisasi pengawasan partisipatif dalam rangka perbaikan kualitas PPID dan pengelolaan website Bawaslu Kab/Kota se-Provinsi DKI Jakarta” tutupnya Kegiatan supervisi laporan PPID dan Pengelolaan Website oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta diterima langsung oleh pimpinan Bawaslu Kota Jakarta Timur di ruang Media Center.

Editor: Rosi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perempuan Pengawas Pemilu; Cermat, Cerdas dan Akurat

 

Perempuan Pengawas Pemilu; Cermat, Cerdas dan Akurat

Deklarasi Kesiapan Perempuan Mengawasi Pilkada Tahun 2020 didepan Gedung Bawaslu RI, foto: Humas Bawaslu RI

Jakarta, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta- Bawaslu Provinsi DKI Jakarta mengikuti acara Konsolidasi Nasional Pengawas Pemilu Perempuan Se-indonesia, Sabtu s.d Minggu (31/8/2019) di Redtop Hotel & Convention Center Jakarta. kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka evaluasi kinerja Pengawas Pemilu Perempuan dalam Pemilu 2019 serta untuk mempersiapkan Pengawas Pemilu Perempuan dalam menghadapi Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah Se-Indonesia.

Hadir dalam Konsolidasi Nasional Pengawas Pemilu Perempuan Se-Indonesia tersebut Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Siti Khofifah Koordinator Divisi Humas & Hubal dan Sitti Rakhman Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia serta 452 Perempuan Pengawas Pemilu se-Indonesia yang terdiri dari unsur pimpinan dan Kepala Sekretariat Tingkat Provinsi dan Kab/Kota.

Selama ini banyak hambatan bagi perempuan dalam menjalankan perannya sebagai pengawas pemilu seperti Budaya Patriarki yang menganggap perempuan tidak layak memimpin, perspektif masyarakat yang menganggap pemilu sebagai urusan laki-laki, keengganan perempuan untuk belajar dan kuliah tentang politik, dan kebijakan peraturan seleksi jabatan yang masih didominasi perspektif laki-laki. Maka kegitan konsolidasi perempuan pengawas pemilu diharapkan dapat menjembatani untuk menghapus stigma kurang baik tentang perempuan dalam panggung pemilu.

Sitti Rakhman menilai konsolidasi sangat penting untuk menguatkan peran pengawas perempuan yang cerdas, cermat dan akurat.

“Acara konsolidasi nasional perempuan pengawas pemilu se-Indonesia sangat penting untuk menguatkan peran-peran pengawasan perempuan yang cerdas, cermat dan akurat dan serta mampu menghadirkan pengawas pemilu yang berintegritas, mandiri dan bersih” ungkapnya

Selain itu Khofifah menegaskan konsolidasi nasional perempuan pengawas pemilu adalah langkah strategis untuk kembali menguatkan komitmen untuk saling mendukung dan menguatkan sesama perempuan pengawas pemilu yang bertugas mengawal tegaknya demokrasi.

 “Konsolidasi Nasional Perempuan Pengawas Pemilu Se-Indonesia ini menjadi momentum yang sangat strategis untuk kembali menguatkan komitmen untuk saling mendukung dan menguatkan sesama perempuan dan menyusun strategi penguatan perempuan yang tidak hanya sesama Perempuan Pengawas tapi juga bersama sama dengan perempuan lainnya yang berada di luar penyelenggara pemilu, seperti peserta pemilu dan juga pemilih perempuan.  Setiap perempuan menguatkan perannya sesuai dengan posisi dan porsinyanya. Beberapa hal yang bisa menjadi fokus sebagaimana disampaikan oleh para narasumber antara lain dengan peninjauan ulang regulasi pemilu yang berkeadilan jender dan peningkatan pendidikan politik pemilih." Ujarnya

Peran pengawas pengawas pemilu perempuan adalah dengan pertama menjalankan kewajiban, tugas dan kewenangan sebagai pengawas pemilu sesuai aturan, kedua menjaga kode etik dan perilaku sebagai penyelenggara pemilu, ketiga siap menghadapi segala resiko pekerjaan, dan keempat mampu berbagi waktu dalam kewajiban pekerjaan dan tanggung jawab dalam keluarga.

Hadir menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut Dr. Wirdyaningsih, SH., MH, Sri Eko Budi Wardhani, S.I.P., M.Si serta Anggota Bawaslu Periode 2008 – 2012 Wahidah Suaib.

Kegiatan Konsolidasi Nasional Pengawas Pemilu Perempuan Se-Indonesia ditutup dengan Deklarasi Perempuan Mengawasi oleh 452 Srikandi Bawaslu dalam rangka kesiapan pengawasan pilkada 2020 bertempat di acara Car Free Day (CFD) didepan Gedung Bawaslu RI, Minggu (1/9/2019). Sebelum deklarasi dikumandangkan, ratusan srikandi ini berjalan kaki dari kawasan Pecenongan sejauh 5,6 kilo meter menuju kantor Bawaslu di Jalan MH Thamrin Nomor 14, Jakarta Pusat serta membagikan bunga mawar kepada pejalan kaki di area CFD sebagai simbol ajakan masyarakat turut berpartisipasi mengawasi pilkada.

 

DEKLARASI PEREMPUAN MENGAWASI

(Hasil Konsolidasi Nasional Perempuan Pengawas Pemilihan Umum) 

Kami,  perempuan Pengawas Pemilihan Umum  seluruh Indonesia, pada hari ini, Minggu tanggal 1 September 2019 berkumpul di kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia  di Jakarta,  dilandasi dengan semangat demokrasi menyatakan bahwa segala bentuk diskriminasi yang membatasi kemajuan kaum perempuan di dalam politik bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan keadilan gender yang merupakan inti demokrasi.

Adanya sejumlah catatan terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum 2019 serta masih belum optimalnya keterwakilan perempuan di berbagai tingkatan dalam pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah di Indonesia memerlukan langkah konkrit guna menjamin terlaksananya pemilihan umum yang jujur, adil, berintegritas dan berwawasan keadilan gender.  Kami perempuan pengawas pemilihan umum seluruh Indonesia menegaskan komitmen:

 

  1. Menjaga kode etik dan kode perilaku penyelenggara pemilihan umum dengan bekerja secara profesional, independen dan berintegritas.

  2. Memperjuangkan pengarusutamaan gender dalam lembaga pengawas pemilihan umum dan penguatan keterwakilan perempuan melalui:

    a) Perbaikan regulasi internal, program dan kebijakan lembaga
    b) Keterpilihan perempuan minimal 30% sebagai Pengawas Pemilihan Umum (Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan/Desa, dan Tempat Pemungutan Suara) yang dimulai dengan keterwakilan perempuan dalam Tim Seleksi;
    c) Menumbuhkan dan menguatkan budaya organisasi yang sensitif gender, dan;
    d) Memantau secara regular dan terukur status kemajuan perempuan pengawas pemilihan umum.

  3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah khususnya perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya;

  4. Pengawalan pemilihan umum yang jujur, adil, demokratis,  serta penegakan hukum dan keadilan pemilihan umum dengan cara memaksimalkan pencegahan pelanggaran dan tegas menindak sesuai peraturan perundang-undangan terkait pelanggaran politik uang, politisasi SARA, penyalahgunaan jabatan, penggunaan fasilitas negara, manipulasi proses dan hasil pemilihan umum serta pelanggaran lainnya. 

 

Dibacakan di Jakarta, 1 September 2019

Perempuan Pengawas Pemilihan Umum Se-Indonesia.

 

 

Editor: Bahrur Rosi

 

Bawaslu DKI Jakarta Ikuti Sidang Lanjutan PHPU di Mahkamah Konstitusi

Jakarta, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta- Pimpinan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menghadiri sidang lanjutan PHPU Pileg di Mahkamah Konstitusi sebagai pihak terkait (29/07), dengan agenda sidang untuk mendengar Keterangan Saksi/Ahli Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, serta Pengesahan Alat Bukti Tambahan. Pokok perkara persidangan pada sidang yang dimulai pukul 08.00 WIB tersebut adalah Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019.

Ada dua Nomor Perkara yang peristiwanya terjadi di Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta. Pertama Nomor Perkara 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dengan Pemohon Partai Nasdem, pokok perkara ini adalah Pemungutan Suara Ulang via pos yang terjadi di Malaysia. Perkara kedua 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dengan Pemohon Partai Golongan Karya, kasusnya terjadi di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Untuk Dapil Luar Negeri karena seluruh proses pengawasannya dilakukan langsung oleh Bawaslu RI, sehingga Bawaslu Provinsi DKI Jakarta hanya memberikan keterangan secara langsung untuk perkara Nomor 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

Dalam Nomor Perkara itu memuat lebih dari satu perselisihan. Oleh MK perselisihan-perselisihan perolehan suara tersebut digabungkan dalam satu nomor perkara. Pihak yang memberikan keterangan dalam nomor perkara 174 tersebut terdiri dari Partai Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat.

Hadir dalam persidangan tersebut Ketua Bawaslu DKI Jakarta  Muhammad Jufri, Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Burhanuddin, dan Mahyudin serta didampinggi Ketua Bawaslu Abhan. Sidang tersebut dipimpin oleh Anwar Usman selaku Ketua dan Enny Nurbaningsih dan Arief Hidayat sebagai Anggota di ruang sidang panel 1 Gedung Mahkamah Konstitusi.

Penulis : M. Rafsanjani

Editor : Bahrur Rosi

Haris Resmi Dilantik Sebagai Kasubbag Administrasi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta

Haris Dharma Persada (paling kanan) setelah resmi dilantik menjadi Kasubbag Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Foto: Nurisman

Yogyakarta, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta –Haris Dharma Persada secara resmi dilantik menjadi Kasubbag Administrasi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta oleh Sekjen Bawaslu di Yogyakarta, Rabu (31/7/2019).
Sebelumnya Haris merupakan Plt. Kasubbag Administrasi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, namun sekarang secara definitif resmi menjadi Kasubbag Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Secara bersamaan Sekjen Bawaslu ikut melantik 18 pejabat Bawaslu eselon III dan eselon IV menjadi kepala sekretariat Bawaslu Provinsi serta pejabat struktural di lingkungan Bawaslu.
Acara pengambilan sumpah dan janji Haris sebagai Kasubbag Administrasi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta disaksikan secara langsung oleh Ketua Bawaslu Abhan, Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar serta pejabat Bawaslu. Hadir juga mendampingi Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Maskur.
Gunawan meminta Haris beserta 18 pejabat lainnya yang ikut dilantik untuk bekerja baik, mandiri dan maraton. Ia menambahkan bahwa ke-19 pejabat baru yang dilantik murni berasal dari rekrutan Bawaslu atau berasal dari CPNS Bawaslu periode 2014 dan 2016.

Berikut 19 nama pejabat kepala sekretariat (Kasek) Bawaslu provinsi dan pejabat dilingkungan Kesetjenan Bawaslu :
1. Yessi Yunius Kasek Bawaslu Riau,
2. Didi Hadiyatna Kasek Bawaslu Banten,
3. Mohamad Yusuf Lacuba Kasek Bawaslu Gorontalo,
4. Sakila Labengnga Kasubag ADM,
5. Rudi Kristanto Kasubag Administrasi Bawaslu NTT,
6. Abdul Asis Kasubbag Hukum Humas Antar Lembaga Bawaslu NTT,
7. Wiendra Carolina Kasubag Administrasi Bawaslu Sulawesi Utara,
8. Yene Janis Kasubag Teknis Penyelenggaran Pengawasan Pemilu Bawaslu Sukawesi Utara,
9. Rusdiansyah Kasubag Hukum Humas Antar Lembaga Bawaslu Kalimantan Utara,
10. Supratikno Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Bawaslu Jawa Timur,
11. Pitut Pariana Kasubag Administrasi Bawaslu Jawa Timur,
12. Eko Agus Wibisono Kasubag Analisis Potensi Pelanggaran Wilayah I Bagian Analisis Teknis Pengawasan dan Potensi Pelanggaran Biro Hukum Humas dan Pengawasan Internal Sekretariat Jenderal Bawaslu,
13. Nurdiansyah Kasubag Partsisipasi Masyarakat Bagian Sosialisasi Biro Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Sekretariat Jenderal Bawaslu,
14. Haris Dharma Persada Kasubag Administrasi Bawaslu DKI Jakarta,
15. Siska Ernida Wati Kasubag Administrasi Bawaslu Kepulauan Riau,
16. Sukron Mulyadi Kasubag Administrasi Bawaslu Banten,
17. Inti Priswari Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Bawaslu Jawa Tengah,
18. Racmat Hidayat Sofyan Kasubag Hukum Humas Antar Lembaga Bawaslu DI Yogyakarta.
19. Radityas Megha Widyadari Kasubag Perundang-Undangan Bagian Hukum Biro Hukum Humas dan Pengawasan Internal Sekretariat Jenderal Bawaslu

Editor: Bahrur Rosi
Fotografer: Nurisman

Khofifah Tekankan Pentingnya Membangun, Merawat dan Menjaga Kerjasama Dengan Mitra Kerja

Jakarta, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi DKI Jakarta selenggarakan kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Mitra Kerja pada Senin, (29/7/2019) di Hotel Blue Sky Hotel Pandaruta, Jakarta Pusat.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka membangun dan menguatkan koordinasi serta kerjasama dengan seluruh Mitra Kerja khususnya dilingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dalam proses pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta tidak hanya bekerja sendiri melainkan bersama sama-sama dengan Mitra Kerja ikut mensukseskan Penyelenggaraan Pemilu 2019 terutama dalam hal dukungan sarana dan prasarana kelancaran proses pengawasan.

Siti Khofifah, Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta sekaligus Koordinator Divisi Humas dan Hubal menekankan pentingnya kerjasama antara Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dengan Mitra Kerja dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, kerja sama tersebut haruslah dibangun, dirawat dan dan dijaga secara bersama.

“Bawaslu dalam menjalankan tugas dan kewenangannya tidak bisa terlepas dari kerjasama dengan lembaga lembaga lainnya. Hubungan antar lembaga ini menjadi suatu hal yang penting untuk di bangun, dirawat dan dijaga. Pemerintah Daerah dalam hal ini merupakan mitra kerja yang penting bagi pengawas pemilu khususnya terkait dengan dukungan baik berupa SDM maupun fasilitasi lainnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 434 UU 7 Tahun 2017”. Ungkapnya saat menyampaikan materi

Pasal 434 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memang mewajibkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberikan bantuan dan fasilitas untuk kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban penyelenggara pemilu.

Pasal 434 ayat (1)

“Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Penyelenggara Pemilu, Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Hadir  narasumber dalam kegiatan tersebut Siti Khofifah (Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta), Taufan Bakri (Kepala Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta), Dedi Kuswara (BPAD Provinsi DKI Jakarta) dan Maskur (Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta.

Editor : Bahrur Rosi